Malaysia Tolak Kehadiran Ulil Abshar Abdalla
Ulil Abshar Abdalla (dok/santrinews.com)
Kuala Lumpur – Pemerintah Malaysia menolak kehadiran pentolan Jaringan Islam Liberal (JIL) Ulil Abshar Abdalla. Alasannya, pemikiran Ulil dikhawatirkan bakal menyesatkan umat Islam Malaysia.
Penolakan resmi itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Zahid Hamidi, seperti dilansir New Strait Times, Ahad, 12 Oktober 2014.
Ulil dijadwalkan akan hadir sebagai pembicara dalam konferensi tentang liberalisme bertajuk “Tantangan Fundamentalisme Agama Abad Ini” yang diselenggarakan oleh Islamic Renaissance Front dan Global Movemenet of Moderat Foundtation pada Rabu 18 Oktober 2014 mendatang.
“Dia diundang oleh LSM lokal untuk berbicara tentang liberalisme, tapi pada saat yang sama kami menerima berbagai laporan dari orang-orang yang menolak gagasan liberalisme,” kata Datuk Seri Zahid.
Sebelumnya, Persatuan Ulama Malaysia (PUM) menyatakan menolak kehadiran Ulil. Penolakan ini tertuang dalam surat edaran dari PUM yang ditandatangani oleh DR Mohd Roslan Moh D Nor, Selasa 7 Oktober 2014 lalu.
Salah satu alasan penolakan PUM adalah karena Ulil dinilai terlalu banyak mempersoalkan nash-nash agama yang bersifat qath’i. Hal ini dinilainya merendahkan ajaran agama Islam. Kehadiran Ulil sebagai pembicara, dinilai tidak sesuai bahkan menentang otoritas agama Islam di Malaysia.
Guna menangkal gerakan radikal, Datuk Seri Zahid mengaku telah mengingatkan Departemen Imigrasi dan Kepolisian Malaysia untuk ekstra waspada dengan keluarnya 350 anggota Jamaah Islamiyah yang telah menyelesaikan hukuman di Indonesia pada tahun depan.Â
“Kami tidak ingin orang dari mereka memulai sebuah gerakan radikal di negara kami. Apa yang mereka lakukan jelas tak islami dan bertentangan dengan ajaran Islam,” ujar Zahid.Â
Zahid menginginkan pihak keamanan dan imigrasi Malaysia menjalin komunikasi dengan lembaga yang sama di Indonesia, untuk mencegah gerakan radikal masuk ke Malaysia.
“Saya ingin kepolisian dan departemen imigrasi agar bekerja sama dengan mitra lembaga di Indonesia. Kami melihat kehadiran mereka di sini sebagai ancaman terhadap kedaulatan kami,” tegasnya. (saif/ahay)
