Muktamar Ke-34 NU 2021

Bargaining Position, Wakil Rais Aam atau Wakil Ketua Umum PBNU

Perebutan kursi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyajikan tontonan politik demokratis yang sangat menarik. Kubu KH Said Aqil Siradj maupun KH Yahya Cholil Staquf punya komitmen yang sama, agar NU tetap utuh dan tak terpecah-belah. Tawar menawar posisi (bargaining position) dilakukan oleh dua belah pihak.

Dalam Bargaining Theory, Stela Crina menjelaskan, bargaining dilakukan karena kebutuhan kerjasama dan memperoleh keuntungan lebih besar. Secara teoritis, bargaining dua kubu calon ketua umum PBNU tersebut dapat dibingkai dalam keinginan kerjasama dan meraih kemenangan gemilang menuju abad kedua NU.

Sesungguhnya, Kiai Said dan Gus Yahya sepasang sahabat yang telah melalui suka duka mengelola NU dan melanjutkan perjuangan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Keduanya berhadap-hadapan secara diametral lantaran perebutan kursi Ketua Umum PBNU. Inilah demokrasi.

Kursi kekuasaan memang tak mengenal sahabat atau kesamaan darah. Sebelum mengenal sistem pemilu demokratis, pergulatan kekuasaan penuh anyir darah dan diwarnai kekerasan massal. Pengkhianatan, pemberontakan dan kerjasama merupakan kisah dramatis prahara kekuasaan di berbagai belahan dunia manapun.

Kiai Said dan Gus Yahya merupakan murid sang demokrat sejati. Gus Dur mengajarkan yang lebih penting dari politik itu kemanusiaan. “Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian,”, kata mantan Ketua Umum PBNU dan Presiden Indonesia Ke-4 ini.

Quotes Gus Dur di atas pasti tertanam di bawah alam sadar Kiai Said maupun Gus Yahya. Di tengah kian memanasnya suasana Muktamar NU, komunikasi dan negosiasi publik antara dua kubu terus berlangsung.

Untuk menghindari perpecahan, Gus Yahya menawarkan posisi wakil Rais Aam bagi Kiai Said. Sementara, Kiai Said menawarkan posisi Wakil Ketua Umum bagi Gus Yahya. Tawar-menawar ini membuktikan kedua belah pihak belum yakin betul atas klaim kemenangan masing-masing, atau setidaknya demi masa depan NU.

Semua kubu menyadari kelebihan dan kekurangannya. Keduanya sama-sama insyaf untuk kebesaran dan kejayaan NU, mutlak memerlukan ikhtiar organisatoris untuk saling merangkul bukan memukul.

Dalam konteks negosiasi di detik-detik kritis ini, membaca Kiai Said dan Gus Yahya bukan persoalan pribadi tapi gerbong yang sarat muatan politik. Dalam perjuangan mempertahankan posisi Ketua Umum PBNU, Kiai Said sudah tentu membagi pos strategis dalam struktur kabinet mendatang. Kesamaan kepentingan inilah yang merajut kekuatan suara dari PWNU, PCNU maupun PCINU.

Begitu pula dalam perjuangan merebut posisi Ketua Umum PBNU, Gus Yahya pasti telah membangun deal tertentu dengan para pendukungnya. Kabinet bayangan sudah disepakati dengan para pimpinan wilayah, cabang maupun cabang istimewa yang menyokongnya.

Perjuangan politik, kata Harold Lasswell, sebagai who gets, what gets, when gets dan how gets. Yaitu, siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Perebutan kursi Ketua Umum PBNU jamak mempraktekkan kebiasaan dalam perjuangan politik kekuasaan. Dalam konteks NU, tentu perebutan dalam konteks pengabdian.

Lasswell, inovator kreatif ilmu-ilmu sosial di abad ke-20 dari Universitas Chicago Amerika Serikat sampai berkesimpulan seperti itu, tentu berdasarkan pengalaman empiris perjuangan politik kekuasaan sejak zaman klasik maupun modern. Tak ada makan siang yang gratis. Tak ada dukungan yang tak berimbal. Ini lumrah dan kaprah sebagai syariat politik kontemporer.

Selagi dukungan berimbal kursi jabatan, bukanlah termasuk politik dagang sapi. Adalah sah dalam ilmu politik modern. Tapi bila dukungan berimbal sejumlah uang, maka masuk money politics. Adalah pelanggaran integritas moral demokrasi.

Kiai Said dan Gus Yahya sangat mengetahui betul berbagai praktek pemilihan yang lazim berlaku di keluarga besar NU. Tinggal kedua belah pihak mengkomunikasikan ulang dengan basis dukungan masing-masing. Kiai Said dengan 21 PWNU dan 399 PCNU. Dan Gus Yahya dengan 447 PWNU dan PCNU seluruh Indonesia.

Tapi, tampaknya kedua belah pihak mengalami kesulitan sampai pada kata sepakat. Tawaran masing-masing terlalu rendah. Kecuali ada kekuatan besar yang memaksa keduanya bersepakat, Kiai Said Rais Aam dan Gus Yahya Ketua Umum PBNU. (*)

Moch Eksan, Pendiri Eksan Institute.

Terkait

FIKRAH Lainnya

SantriNews Network