Gerakan Islam dan Keunikan NU
Kiri-kanan: KH Bisri Syansuri, KH Muhammad Dahlan, KH Abdul Wahab Chasbullah, dan KH R Asnawi Kudus, pada Muktamar NU 1958 (santrinews.com/istimewa)
Paska runtuhnya kekhalifahan Turki Usmani banyak sekali kelompok politik yang terbentuk di dunia Islam. Apalagi saat itu kolonialisme mulai merambah negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Kehadiran kelompok ini adalah representasi perlawanan terhadap penjajah.
Menariknya diantara kelompok-kelompok tersebut justru dibentuk oleh orang-orang non Muslim. Sebagian lagi oleh orang yg tidak begitu jelas latar belakangnya yang seolah memperkuat asumsi tentang keterlibatan negara penjajah (melalui orang Yahudi) dalam mengantisipasi kemerdekaan negara-negara muslim di Timur Tengah.
Bahkan sampai saat ini pun trend keterlibatan “orang asing” dalam peristiwa besar politik di Dunia Islam selalu ada Partai Ba’at, gerakan Bani Saud yang disokong paham wahabisme, Ikhwanul Muslimin yang kemudian pecah dan melahirkan “HTI”, serta yang paling kontemporer adalah ISIS yang konon pembentukannya disokong NATO dan Israel.
Bagaimana dengan di Indonesia? Kelahiran gerakan nasionalis kemerdekaan memang banyak dimotori oleh para kader bangsa hasil didikan Belanda.
Demikian juga ketika gerakan Muhammadiyah yang merepresentasikan Islam hadir, juga sangat dekat dengan kelompok orang-orang pergerakan hasil didikan Belanda.
Maka wajar jika jika saat itu Muhammadiyah “ditolak” kaum tradisional yang meyakini gerakan modernis ini sebagai kepanjangan tangan penjajah untuk merusak Islam dari dalam.
Itulah konon yang menjadi salah satu pendorong utama para ulama mendirikan NU yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan “orang asing” secara langsung.
Kehati-hatian para ulama dalam menyikapi dan menilai setiap gerakan pembaharuan yang dibawa Muhammadiyah menjadikan respon mereka terkesan sangat lamban. Karena dalam tradisi pesantren yang sangat Syafi’iyah tidak gampang menjatuhkan vonis “menyimpang” terhadap sesama Muslim. Meskipun mereka sendiri selalu menjadi objek sasaran yang di TBC (Taqlid, Bid’ah dan Churafat)-kan oleh gerakan Muhammadiyah.
Karena itulah setelah 14 tahun Muhammadiyah berdiri, barulah Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari mendeklarasikan NU atas nama para ulama sepuh saat itu yang “mendukung” adanya wadah pergerakan ulama tradisional. Watak beragama yang terlalu hati-hati ini pula yang menjadikan para ulama juga tidak begitu tegas menyikapi eksistensi HTI hingga saat ini.
Keunikan latar belakang berdirinya NU tanpa keterlibatan langsung orang asing inilah yang menjadikan ia dikenal sebagai gerakan yang susah sekali diintervensi secara politik. Sebab para ulama pendiri dan atau juga pendukungnya hingga saat ini masih memiliki otonomi yang cukup kuat. Kalau secara kelembagaan NU bisa diseret oleh kekuatan politik, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya belum tentu terseret.
Bahkan tak jarang mereka saling “memisahkan diri” dalam posisi berseberangan secara ekstrim. Seperti kasus mufaroqohnya Kiai As’ad Syamsul Arifin terhadap kepemimpinan Gus Dur.
Karena itulah kita patut bersyukur Indonesia memiliki NU yang benar-benar merupakan sebuah gerakan umat Islam yang lahir secara “genuin” dari gagasan para ulama “khos” Nusantara yang bahkan tidak dikenal oleh kebanyakan masyarakat umum, apalagi para elit politik dunia.
Kalau sekarang NU sudah mulai mendunia, maka inilah “wajah Islam” Indonesia yang belum sepenuhnya terkontaminasi ideologi kaum “dadjal” yang sudah menguasai dunia. (*)
Muhammad Khodafi, Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya.
