Ulama, Dai, Politisi, dan Sertifikasi
Ilustrasi dai sedang ceramah
Rencana fasilitasi dai bersertifikat oleh Kementerian Agama RI menuai kontroversi. Sebagian menolak dengan alasan hal itu akan dijadikan alat pemerintah “memukul mundur” para dai yang kritis ke pemerintah.
Masak menyampaikan kebaikan dan ajaran agama perlu sertifikat. Dai dibutuhkan umat. Dai tidak boleh dibatasi dengan hal-hal yang seperti itu. Begitulah kira-kira gerutu mereka.
Yang menerima beralasan, sertifikat itu penting. Untuk melindungi umat dari mengonsumsi pesan-pesan keagamaan yang tidak sehat dari dai-dai yang tidak kompeten di era media sosial saat ini.
Teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemungkinan kepada siapa saja untuk menjadikan dirinya dai. Mulai dari penjual obat, pengangguran, politisi, dan lain sebagainya. Asalkan memiliki kecakapan berbicara, punya nyali dan kemampuan IT, maka ia bisa jadi dai.
Baca juga: KH Hasyim Muzadi Versus Dai Kompor
Bagi sebagian besar masyarakat, kondisi itu sangat membahayakan. Sama dengan terhadap makanan dan obat, konsumen konten ceramah agama juga harus dilindungi. Jangan sampai konten ceramah membuat konsumen terganggu kesehatan pikiran dan mentalnya.
Karena itu, produsen konten ceramah agama perlu kompeten di bidang itu. Pemerintah perlu menjamin dan melindungi kesehatan keberagamaan masyarakat.
Perlu klasifikasi
Untuk menjernihkan konsepsi dan mengurangi kontroversi, kita sebenarnya perlu klasifikasi atas figur-figur yang biasanya berceramah di publik. Dalam tulisan ini yang penulis klasifikasi ialah ulama, dai, dan politisi.
Pertama, ulama. Ia adalah pakar dalam suatu bidang ilmu tertentu, khususnya ilmu-ilmu qur’aniyah dan naqliyah. Ulama adalah figur yang memiliki kompetensi, keahlian, dan memliki perangkat ilmu untuk melakukan pengembangan terhadap bidang yang ditekuninya.
Dalam bidang hukum Islam, misalnya, ulama ini disebut fuqaha, ahli fiqh. Mereka memiliki otoritas untuk melakukan ijtihad, dan menyampaikan hasil ijtihadnya tersebut yang berbentuk fatwa.
Ada kalanya atau sering, ulama ini melakukan dakwah dan menyampaikan hasil ijtihad atau pemikirannya mengenai suatu musykil dalam persoalan agama. Atas aktivitasnya ini kemudian ulama tersebut juga bisa disebut dai.
Mereka menyampaikan nilai-nilai kebaikan universal, pokok-pokok agama, mengajak siapapun untuk takwa dan berakhlakul karimah, serta mempublikasikan hasil ijtihadnya terkait hal-hal cabang dan ikhtilaf dalam persoalan agama dan kemasyarakatan.
Tentu ulama yang demikian itu bisa ditelusuri rekam jejak pendidikan, karya, dan kiprahnya dalam bidang yang digelutinya. Ia tentu memiliki latar belakang pendidikan agama yang jelas, sanad keilmuan dan keguruan yang bersambung dengan ulama-ulama yang otoritatif dan bersambung hingga Rasulullah SAW. Karya-karyanya diakui.
Ulama yang sekaligus menjadi dai ini akan memberikan tuntunan kepada umat dengan ilmu. Memberikan materi ceramah yang berkualitas, bermanfaat, mencerahkan, meneduhkan, mempersatukan umat, dan menyemai kedamaian di tengah-tengah masyarakat.
Materi ceramahnya, jika diibaratkan makanan, seperti makanan yang enak, baik, sehat, bergizi, dan mengenyangkan. Tentu manfaat dan maslahahnya jelas.
Kategori kedua, dai saja. Ialah figur yang memiliki ghirah dan kemampuan berbicara secara menarik di hadapan umum mengenai ajaran-ajaran pokok dan nilai-nilai luhur universal agama. Dan ini menjadi profesi.
Dalam Islam, sebenarnya semua orang yang beragama Islam dianjurkan menjadi dai, yaitu menyampaikan pesan-pesan kebaikan dari Nabi kepada orang-orang di sekitarnya walau hanya satu kalimat (walau ayatan).
Secara generik, kita semua umat Islam dianjurkan untuk selalu saling berwasiat mengenai kebaikan dan kesabaran. Tentu, dengan cara baik dan sabar juga.
Demikian juga ketika mengajak untuk kebaikan. Allah memerintahkan kita untuk mengajak kepada jalan Allah dengan hikmah, pelajaran yang baik, dan jika berbantahan, selesaikan dengan baik pula.
Karena mengajak pada kebaikan universal, pokok ajaran agama, dan akhlakul karimah, maka dai harus menahan diri untuk tidak membahas masalah-masalah musykil, ikhtilaf, apalagi kontroversi, yang mana si dai tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut.
Dai yang ulama etis dan memang semestinya menyampaikan pendapat mengenai musykil-musykil, ikhtilaf, kontroversi, dan hal-hal lain yang belum selesai dan membutuhkan kajian secara lebih mendalam. Dai yang tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut harus menahan diri dan tahu diri.
Perlu sertifikasi atau rehabilitasi?
Masalahnya, tidak sedikit penceramah atau dai yang melampaui kompetensinya dengan cara membuka bathsul masail dan berusaha menjawab segala pertanyaan yang diajukan audiennya bahkan yang sering di luar keahliannya. Ini persoalan besar sebenarnya.
Ada kondisi kejiwaan penceramah, apalagi sudah terkenal, yang rupanya gengsi dan berat hati untuk menyatakan dirinya tidak bisa menjawab persoalan yang sedang ditanyakan oleh jamaahnya.
Padahal menjawab semua pertanyaan sebenarnya tidak manusiawi. Tidak mungkin seseorang mengetahui segala hal. Jika ini dipaksakan, maka akan sangat membayakan bagi umat. Mereka mendapatkan informasi yang tanpa didasarkan pada ilmu.
Jika pesan keagamaan diumpamakan dengan obat bagi masyarakat, maka tentu kita semua tidak mau mengonsumsi obat yang diracik oleh orang yang bukan dokter atau bukan orang ahli di situ.
Untuk menjawab persoalan keagamaan yang sulit dan kontroversi, kita membutuhkan pendapat orang yang ahli, bukan orang yang hanya ahli berpendapat.
Kesalahan memakan obat dapat merugikan kesehatan badan. Kesalahan dalam memberikan pesan dan formula keagamaan dapat merugikan secara spiritual dan sosial. Dalam tingkat-tingkat tertentu dapat menyebabkan kegaduhan sosial dan politik.
Dai yang melampaui kompetensinya ini menurut hemat penulis yang perlu diatur, ditertibkan, difasilitasi untuk meningkatkan kompetensinya dan akhirnya mendapatkan sertifikat. Mereka ini akan membimbing umat ke jalan selamat.
Ada kategori ketiga. Bukan dai apalagi ulama, melainkan politisi. Tapi berekspresi dan menampakkan diri seperti ulama dan dai. Tujuannya politis. Tapi materi ceramahnya agama. Isinya kontroversi, provokasi, dan caci maki. Bahasa agama hanya ornamen saja. Mereka mengaku kiai, gus, ustad, dai, bahkan ulama.
Kategori yang ketiga ini, menurut hemat penulis, tidak layak dihormati, difasilitasi, apalagi disertifikasi. Mereka hanya perlu ditangkap dan rehabilitasi! Wallahu a’lam! (*)
Fathor Rahman JM, Dosen Fakultas Syariah IAIN Jember.
