Menkeu: Sistem Keuangan Islam Dorong Inklusi Keuangan
Jakarta – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan sistem keuangan Islam yang menekankan keadilan dan melarang berbagai bentuk spekulasi akan mendorong terwujudnya inklusi keuangan.
Demikian itu diungkapkan Bambang pada acara pembukaan Muktamar III IAEI dan Seminar Ekonomi Islam “Building Strategic Alliance in Islamic Economics, Finance and Business Policies” di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Kamis 30 April 2015.
“Prinsip keuangan Islam merupakan prinsip yang tepat untuk mewujudkan financial inclusion (inklusi keuangan) di kalangan masyarakat yang pada akhirnya akan memperkuat stabilitas perekonomian nasional,” ujarnya.
Menurut Bambang yang juga Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) itu, prinsip yang dianut sistem keuangan tersebut mendorong terwujudnya keseimbangan dan terpenuhinya rasa keadilan.
“Sistem keuangan Islam mengutamakan prinsip keadilan dan melarang segala bentuk ketidakadilan,” tuturnya.
Lebih lanjut ia mengatakan penerapan prinsip syariah dalam industri keuangan telah menegaskan daya tahannya dalam menghadapi berbagai krisis keuangan.
Bambang seperti dilansir Antara mencontohkan Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang berhasil lolos dari krisis ekonomi pada 2008.
Hal itu telah membuat banyak pihak melirik sistem keuangan Islam dan menganggapnya memiliki potensi besar untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, ujarnya.
Dia mengatakan prinsip keuangan Islam mengutamakan etika dalam berusaha dan melarang spekulasi tentang ketidakpastian.
“Prinsip keuangan Islam juga mengutamakan berbagi risiko dari pada mengalihkan risiko. Prinsip keuangan Islam melarang transaksi money for money dan mengharuskan adanya aset riil yang mendasari suatu transaksi,” ujarnya. (us/onk)
