Banser NU Optimis Presiden Akan Tunjuk As’ad Jadi Kepala BIN
Wakil Ketua Umum PBNU H As'ad Said Ali (santrinews.com/kanalsatu)
Jakarta – Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H As’ad Said Ali dinilai sebagai sosok yang tepat mengisi jabatan Kepala Badan Intelijen Negara. Wakil Komandan Satuan Koordinasi Nasional Barisan Serbaguna Ansor (Banser), Rahmat Hidayat, meminta Presiden Joko Widodo tidak ragu menggunakan hak prerogatifnya untuk menunjuk As’ad Ali.
Rahmat menjelaskan, tantangan intelijen Indonesia pasca reformasi dan “Arab Spring” adalah menghadapi tantangan radikalisasi agama yang semakin masif masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan isu kebebasan dan demokratisasi.
Kondisi itu membutuhkan sosok figur kuat yang mampu menggerakkan kekuatan Muslim moderat di Indonesia tentang potensi dan ancaman NKRI.
“Kita butuh figur tokoh intelijen muslim yang mempunyai reputasi internasional, bisa menggalang potensi umat Islam dan bangsa Indonesia dalam melawan radikalisasi Islam di Indonesia. Tokoh yang mampu membangun dan membawa model Islam Nusantara sebagai alternatif budaya global,” kata Kamis, 26 Februari 2015.
Rahmat juga meminta semua pihak, termasuk Komnas HAM dan sejumlah LSM agar menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo dan tidak intervensi dalam memilih calon Kepala BIN dengan membangun opini yang tendensius dan mengaitkan sosok As’ad dengan dugaan pelanggaran HAM.
“Kami mengingatkan dengan penuh kesadaran akal budi dan hati nurani, bahwa masalah kepala BIN itu hak prerogatif Presiden. Komnas HAM dan LSM enggak usah aneh-aneh menuding orang dengan kasus HAM,” ujarnya.
Menurut dia, sosok As’ad memiliki pengalaman cukup baik di dunia intelijen dan pernah menjabat sebagai Wakil Kepala BIN serta jaringan Islam moderatnya yang dimilikinya juga sangat luas, meski selama ini selalu disudutkan dengan opini tak jelas terkait kasus HAM.
“Saya yakin Presiden Jokowi dengan hak prerogatifnya akan mempertimbangkan sosok As’ad demi kemajuan intelijen Indonesia ke depan,” tandasnya.
“Tunjukkan fakta hukum yang inkracht atau tetap dan mengikat. Jangan ngarang yang tidak jelas. Itu fitnah namanya. Dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan,” sambungnya.
Sebelumnya seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo bersama rombongan pimpinan PBNU di Istana Bogor, Kamis, 26 Februari 2015, As’ad menyatakan kesanggupannya menjadi Kepala BIN yang baru. “Orang NU harus siap. Diminta presiden wajib hukumnya menjalankan. Kalo minta ya enggaklah, kami nggak mau ganggu-ganggu presiden,” ujarnya.
Meski menyatakan siap, As’ad mengatakan pertemuannya dengan Presiden Jokowi sama sekali tidak membahas bursa kepala BIN. Menurut dia, pertemuan itu lebih membahas peran PBNU yang diharapkan pemerintah dalam menangkal radikalisme di Indonesia.
As’ad pun menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo dalam menunjuk kepala BIN. (us/ahay)
