Isu Pelarangan Jilbab
PBNU: Hentikan Politisasi Agama
Kantor PBNU (santrinews.com/dok)
Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menghimbau semua pihak untukmenghentikan politisasi isu-isu keagamaan. Pasalnya, isu agama adalah wilayah sensitif yang apabila tidak berhati-hati dalam penggunaannya dikhawatirkan mengancam keutuhan bangunan kehidupan harmonis bangsa Indonesia.
“Kami mengimbau tidak ada lagi politisasi isu keagamaan, terlebih hanya untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Muhammad Sulton Fathoni, di Jakarta, Jumat, 19 Desember 2014.
Sulton menyampaikan demikian untuk merespon isu pelarangan mengenakan jilbab di Kementerian BUMN yang belakangan ramai diberitakan di media massa maupun media sosial. Isu itu sudah dibantah.
Sulton sendiri dengan tegas menyampaikan ketidakpercayaannya. “Ini eranya reformasi, bukan era kolonial Belanda atau Jepang. Tidak mungkin ada larangan mengenakan jilbab, apalagi di instansi sekelas kementerian,” tegasnya.
PBNU meminta agar setiap kelompok umat Islam tak saling mengklaim sebagai yang paling benar. Apalagi soal pakaian jilbab. Akhir-akhir ini memang ramai isu yang dihembuskan kelompok tertentu soal jilbab syar’i.
“Kita perlu introspeksi. Tidak elok mengklaim diri sendiri paling syar’I, sedangkan kelompok yang lain kurang syar’i, atau bahkan tidak syar’i, termasuk persoalan mode jilbab,” tandasnya.
Secara khusus Sulton menyoroti kelompok tertentu yang selalu mendengung-dengungkan istilah “˜jilbab syar’I’. Menurutnya, upaya tersebut bagian dari pembelahan yang dilakukan secara sistematis dengan target pemaksaan style atau simbol jilbab kelompok tertentu. (us/ahay)
