Pemerintahan Baru Diminta Selesaikan Konflik Agama

Abdul Hady JM · Jumat, 15 Agustus 2014 - 16:39 WIB

Jakarta – Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Prof. Machasin menyampaikan harapan besar agar pemerintahan yang baru dapat menyelesaikan konflik bernuansa agama.

Ia mengusulkan beberapa pertimbangan yang dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintahan yang baru untuk dapat menjamin kebebasan beragama dan memberikan perlindungan bagi seluruh umat beragama baik mayoritas ataupun minoritas.
 
“Di antaranya kepemimpinan yang baru harus terikat secara kejiwaan dengan masalah bangsa khususnya masalah agama, harus ada pendidikan kewargaan,” ujarnya, dalam Seminar Nasional ‘Kepemimpinan Nasional Baru dan Pemajuan Kebebasan Beragama’ di Akmani Hotel, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2014.

“Kemudian sistem pengawasan yang efektif, peneguhan nilai luhur dan usaha perbaikan, terakhir ketegasan dalam melaksanakan aturan main,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Wakil Direktur Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, memberikan apresiasi terhadap pemerintahan SBY-Boediono karena telah berhasil menjaga stabilitas dan kerukunan umat beragama di Indonesia.
 
“Saya sangat mengapresiasi pemerintahan SBY, saya menilai ia telah mampu menjaga kerukunan antarumat beragama,” kata Bonar.
 
Kendati demikian, seperti dilansir Okezone, ia menyayangkan dampak dari kerukunan tersebut hanya dirasakan oleh mayoritas dan mengorbankan minoritas agama di Indonesia.

“Tetapi sangat disayangkan kerukunan tersebut tak dirasakan oleh kaum agama minoritas dengan mengabaikan hak-haknya sebagai warga sipil dalam memeluk agama yang mereka yakininya,” tandasnya.

Ia menilai dibalik kerukunan tersebut, beberapa kasus konflik beragama yang melibatkan minoritas belum menemukan solusi yang konkrit.
 
Terkait kasus fenomena ISIS yang merebak belakangan, Bonar mengungkapkan ada hikmah dibalik fenomena ISIS yang bertentangan dengan paham Pancasila. Ia menilai kasus tersebut memberikan tren positif bagi seluruh masyarakat beragama.
 
“Ada suatu tren positif dibalik kasus ISIS, seluruh stakeholder, seluruh umat beragama dan ormas berdiri bersama memerangi dan menolak adanya paham ISIS di Indonesia, hal ini membangun persatuan dan merupakan langkah yang baik,” kata Bonar. (ahay)