Akar Konflik Agama Itu Ketidakadilan
Romo Franz Magnis Suseno (Dok/Santrinews.com)
Jakarta – Budayawan Romo Franz Magnis Suseno menilai, peranan negara dalam mengurus dan mengelola keragaman agama di Indonesia tak sejalan dengan respon positif antara organisasi masyarakat. Menurutnya, Negara tampak belum mampu membuat masyarakat menjadi lebih toleran.
Hal itu dia ungkapkan saat menjadi pembicara pada acara ‘Dialog Pilar Negara’ bertema ‘Toleransi Antar Umat Beragama’ yang digelar MPR RI, di gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin, 10 Juni 2013.
Ia menegaskan, ketika terjadi konflik keagamaan Negara tampak sulit menanganinya. “Bermacam-macam konflik itu memang sulit ditangani,” ujarnya.
Untuk itu, Pakar Etika Politik Sekolah Tinggi Filsafat Diyarkara ini meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk tegas dalam penegakan hukum dalam kasus-kasus konflik keagamaan.
“Negara membiarkan hokum tidak dilaksanaka, padahal hanya alternatif hukum atau otot,” tegasnya.
Dia menyontohkan kasus Yasmin dan Villadelphia yang sudah punya ketetapan hukum, namun pemerintah rupanya melakukan pembiaran. Padahal kehidupan antarumat beragama sejatinya tidak ada persoalan.
“Ini berarti ada masalah dengan toleransi beragama di kalangan penyelenggara Negara,” tandasnya.
Sementara Wakil Ketua MPR H Lukma Hakim Saifuddin menilai, pemicu konflik berawal dari ketidakadilan. Ia tidak setuju jika kasus konflik di Indonesia berawal dari masalah agama.
“Semakin besar ketidakadilan dirasakan masyarakat, maka potensi konflik juga akan semakin besar,” urainya.
Putra mantan Menteri Agama KH Saifuddin Zuhri ini sepakat untuk mencegah konflik itu harus melalui penegakan hukum. Sebab, lanjut dia, bila penegakan hukum lemah, maka masyarakat cenderung main hakim sendiri.
Kendati demikian, ia mengajak tokoh-tokoh agama harus senantiasa memberikan pencerahan keagamaan pada umatnya yang sesuai realitas keindonesiaan yang plural serta ngembalikan pemahaman keagamaan pada esensi agamanya masing-masing. (ahay/saif)
