Demokrat Nilai Pemerintahan Jokowi Matikan Demokrasi
Joko Widodo dan Jusuf Kalla (santrinews.com/indopos)
Jakarta – Partai Demokrat menilai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang baru berjalan beberapa bulan telah menunjukkan watak otoriternya. Beberapa kebijakan dan langkah Menteri Kabinet Kerja dinilainya menjurus pada upaya mematikan demokrasi.
“Apalagi latar belakang Presiden (Joko Widodo) dan para Menterinya kebanyakan bukan pejuang demokrasi dan pembela rakyat. Mereka kurang faham dan sensitif dalam memaknai keberadaan demokrasi,” kata Sekretaris DPP Partai Demokrat, Farhan Effendy, di Jakarta, Kamis, 27 Nopember 2014.
Farhan menyebut pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno yang meminta Kapolri untuk tidak mengeluarkan izin kepada Golkar menggelar Musyawarah Nasional di Bali pada 30 November hingga 3 Desember 2014.
Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly membuat kebijakan hampir serupa. Berselang beberapa hari setelah dilantik, dia mengesahkan kepengurusan DPP PPP versi Romahurmuziy. PPP versi Suryadharma Ali pun menggugat keputusan Menkumham tersebut ke PTUN.
Gejala tersebut, menurut Farhan, merupakan kecenderungan para pejabat dan penguasa yang suka menggunakan kekuasaanya untuk tampil menindas, mengebiri dan mengarahkan semua unsur masyarakat sesuai dengan kehendak dan kepentinganya.
“Dengan nalar kekuasaan, mereka berlaku anti politik rakyat, anti demokrasi, anti kritik dan anti disalahkan,” tegasnya.
Karena itu, sambung Farhan, Pemerintahan Jokowi-JK harus mendapat teguran. Alasanya, pertama negara sudah terlalu jauh mengintervensi Partai Politik. Kedua, langkah politik pemerintah tersebut adalah bentuk kemunduran bagi demokrasi.
“Ketiga, saya melihat pemerintah menghindari politik formal kenegaraan, tidak berani mengambil jalur konfrontasi dengan lembaga legislatif, yaitu dengan melarang menteri menghadiri rapat dengar pendapat dengan DPR,” tandas mantan aktivis PMII ini.
Selain itu, dia mencurigai ada semacam “operasi” memecah semua partai politik oposisi. Bila kecurigaan itu benar, dia menegaskan bahwa fenomena politik dan kekuasaan ini sudah mengarah pada lonceng kematian demokrasi.
“Tanda-tanda lampu kuning bagi demokrasi sudah menyala, dan hal ini tentu akan direspon secara kritis oleh rakyat,” tegasnya prihatin.
“Saya sarankan, sebaiknya Jokowi membenahi kabinetnya dan mengubah strategi politiknya terhadap DPR. Bukan berupaya merusak susunan kekuatan politik oposisi yang di luar institusi kenegaraan,” imbuhnya mengkhiri. (us/saif)
