Demokrat Minta Jokowi Tidak Habiskan Waktunya untuk Blusukan
Sekretaris DPP Partai Demokrat Farhan Effendy (santrinews.com/antara)
Jakarta – Sudah satu bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan. Namun, bila diperhatikan dengan seksama sampai saat ini dinilai belum ada tanda-tanda langkah kebijakan dan kerja-kerja terobosan yang luar biasa.
“Menegemen kerja pemerintahan Jokowi ini kurang jelas. Belum bisa dinilai orang apa langkah besarnya. Tidak teratur, kecuali andalan hanya blusukanya,” kata Sekretaris DPP Partai Demokrat, Farhan Effendy, di Jakarta, Kamis 6 Nopember 2014.
Menurut dia, inspeksi mendadak atau blusukan hanya perlu dipakai dalam rangka ‘shock terapy’ terhadap bawahanya yang tidak melayani rakyat. Karena itu, tak perlu dilakukan secara terus-menerus. Sebab kerja blusukan itu sebenarnya tugas pejabat struktural di bawah. Seperti gubernur, bupati, camat dan sampai rantai terahir kebijakan pemerintahan yakni kepala desa.
“Kalau waktu dihabiskan untuk blusukan, bagaimana mengomandoi bangsa ini ke depan, bersaing dengan bangsa lain. Bagaimana memajukan kecerdasan dan ekonomi rakyat,” tandasnya.
Ia mengingatkan, Presiden Jokowi untuk tidak menghabiskan waktunya pada hal-hal tehnis. Menurutnya, Presiden dan Menteri mestinya lebih banyak bekerja dengan modal manajemen program dan gagasan untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa.
Sejauh ini Ia mengaku belum paham bagaimana konsep dan visi pemerintahan ini akan dijalankan. Misalnya soal revolusi mental dan negara maritim. “Semua itu butuh penyusunan secara matang dan konsep itu bisa diserap dan dimengerti semua menetri dan jajaran bawahanya,” tegasnya.
Konsep dan visi tersebut, sambung dia, harus diterjemahkan dalam kerja-kerja tehnis di lapangan. Tentu dengan standar operasi kebijakan publik. Jika tidak, maka keberhasilan program, kesuksesan target tidak ada indikator yang jelas.
“Semua hanya kertas belaka. Jangan salahkan kalau rakyat nanti akan bilang pemerintahan Jokowi ngomong doang. Tentu harapan ini tidak kami inginkan,” pungkasnya. (jaz/onk)
