Fahri Hamzah Minta Presiden Jokowi Tidak Paksakan Diri
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (santrinews.com/dok)
Surabaya – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengingatkan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak memaksakan kehendaknya memberlakukan tiga kartu karena bisa berimplikasi pada hukum.
Tiga kartu yang dimaksud adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Ketiga kartu tersebut belum masuk dalam pembahasan APBN 2015, sehingga tidak ada nomenklaturnya.
“Waktu kita memanggil menteri dan menanyakan masalah tiga kartu, mereka tidak bisa menjawab soal cantolan hukumnya, termasuk anggaran yang akan dipakai,” kata politisi asal PKS, saat hadir di Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, di Hotel Utami Sidoarjo, Ahad 9 Nopember 2014.
Informasi yang berkembang di luar, kata Fahri, diantara menteri ada yang menyatakan bahwa anggaran program tiga kartu tersebut berasal dari APBN, sementara yang lain menyatakan diambil dari dana CSR yang ada di BUMN.
“Meski demikian harus ada cantolan hukumnya, bukan dilakukan seenaknya. Apalagi tiga kartu tersebut sudah dilaunching ke masyarakat tapi tidak tahu dari mana anggaran yang akan diambil,” tandasnya.
Menurut Fahri, Presiden Joko Widodo seharusnya menahan diri sampai Pebruari 2015, di mana saat itu digelar masa persidangan kedua. Presiden dapat mengusulkan ketiga kartu tersebut ke DPR RI.
Untuk saat ini, lanjut Fahri, presiden sebaiknya melakukan sejumlah kajian terhadap tiga kartu tersebut mengingat zaman Presiden SBY sudah diluncurkan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosidal (BPJS), Bantuan Keluarga Sangat Miskin (BKSM) dan BOS (Bantuan Operasioan Sekolah).
Apalagi, ketika Presiden RI memiliki gagasan untuk melounching tiga kartu tersebut tidak pernah melakukan komunikasi dengan DPR RI. Padahal hal itu menyangkut soal penganggaran yang diambilkan dari APBN yang notabene melalui persetujuan dewan, tentunya sebelum kartu tersebut dikenalkan ke masyarakat seharusnya lebih dahulu dilakukan pembicaraan dengan dewan.
“Jujur saya tidak habis mengerti apa yang diinginkan Presiden Jokowi terhadap tiga kartu tersebut. Mengingat kartu-kartu itu sudah ada sebelumnya,” tegasnya. (jaz/ahay)
