Demokrat Bakal Kawal Jokowi-JK
Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Farhan Effendy (antara/santrinews.com)
Jakarta – Partai Demokrat berkomitmen mengawal pelantikan pasangan presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 20 Oktober 2014 mendatang. Partai berlambang ‘Mercy’ ini juga membantah berupaya menggagalkan pelantikan tersebut.
“Jokowi adalah presiden yang sah. Terpilih berdasarkan mekanisme UU Pilpres,” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Farhan Effendy, Senin, 13 Oktober 2014.
Karena itu, menurut Farhan, bukan hanya berkewajiban mengawal pelantikan Jokowi-JK, Demokrat juga berkomitmen mengawal pemerintahan Jokowi-JK selama 5 tahun ke depan. “Program-program pro rakyat dari pemerintahan Jokowi-JK perlu kita dukung dan kami berharap fraksi-fraksi di Senayan bisa berlaku obyektif,” tegasnya.
Belakangan berhembus isu bahwa sebagian para elite politisi terutama yang tergabung dalam partai Koalisi Merah Putih tengah berupaya menjegal pelantikan Jokowi-JK pada 20 Oktober 2014 mendatang.
“Tidak benar kalau kami mau menjegal Jokowi. Itu isu murahan yang ingin menghasut rakyat dan mencari simpatinya,” Farhan membantah.
Farhan juga meminta agar Jokowi tidak takut dengan komentar maupun kritik dari siapapun. Sebab, menurutnya, dalam negara demokrasi kritik bukan hanya diperbolehkan melainkan sangat penting.
“Tanpa oposisi kekuasaan jadi buta. Untuk itu gunakanlah kritik sebagai cermin berbenah. berhati-hati agar tidak tergelincir pada pertengkaran yang tidak subtansial,” tandasnya.
Yang paling penting, menurut dia, Jokowi-JK harus tetap bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat tanpa pandang bulu, dengan tidak memihak pada salah satu golongan. Dengan demikian, pemerintahan Jokowi-JK niscaya akan didukung semua orang.
“Setidaknya hal inilah yang telah diterapkan dan dicontohkan oleh pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) selama 10 tahun,” ungkapnya.
Menurut Farhan, Presiden SBY selama 10 tahun memimpin Indonesia telah memberikan banyak pelajaran penting bahwa meski selalu mendapat kritik, pemimpin harus lebih bersabar dan banyak mendengar aspirasi rakyat.
“Jokowi juga jangan merasa benar sendiri sehingga yang tidak setuju atau tidak mendukung disalahkan. Disinilah pentingnya kritik sebagai cermin berbenah,” pungkasnya. (ahay)
