Munas NU Bakal Dibuka Presiden Jokowi di Istora Senayan
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan membuka Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (Munas NU), di Jakarta, 14-15 Juni 2015.
“Pembukaan pada 14 Juni di Istora Senayan oleh Presiden Jokowi, dan pelaksanaan Munas di Gedung PBNU,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU H Marsudi Syuhud di Jakarta, Jumat 29 Mei 2015.
Forum permusyawaratan tertinggi di bawah muktamar itu akan diikuti Rais Syuriyah dan Katib Syuriyah pengurus NU se-Indonesia, anggota Pleno PBNU, dan kiai-kiai khos.
Munas akan membahas dan mematangkan sejumlah materi yang bakal dibawa di Muktamar ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur, pada 1-5 Agustus 2015. “Agar nanti pembahasan di muktamar bisa lebih cepat,” tambah Marsudi.
Materi-materi tersebut dikelompokkan menjadi Maudluiyyah (tematik), Waqiiyyah (kekinian), dan Qonuniyyah (perundang-undangan). Yang masuk dalam kelompok Maudluiiyah antara lain pemberian ampunan meliputi grasi, amnesti, dan abolisi, serta keputusan hakim antara keadilan dan kepastian hukum.
Masalah yang masuk di kelompok Waqiiyyah adalah hukum mengingkari janji bagi pemimpin atau pemerintah, hukum asuransi BPJS, pembakaran atau penenggelaman kapal asing pelanggar hukum, pemakzulan pemimpin, advokat dalam tinjauan fikih, eksploitasi alam secara berlebihan, pemanfaatan sel punca (stem cell), dan alih fungsi lahan.
Sementara materi yang masuk Qonuniyyah di antaranya perlindungan umat beragama melalui undang-undang (UU), pelaksanaan pendidikan agama di sekolah, Pilkada, pemanfaatan sumber daya alam, serta daftar tunggu haji.
Dalam forum itu, juga akan disosialisasikan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi dalam pemilihan Rais Aam PBNU.
“Ahlul Halli wal Aqdi yang merupakan penjabaran AD/ART NU bab XIV pasal 41 yang berbunyi Rais ‘Aam dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Muktamar setelah yang bersangkuatan menyampaikan kesediaannya,” pungkas Marsudi. (us/onk)
