Mahfud MD Ajak KAHMI Berpolitik untuk Wujudkan Nilai-nilai Islam
Presidium Majelis Nasional Kahmi Mahfud MD saat menyampaikan orasi ilmiah di Pendopo Ronggosukowati Pemkab Pamekasan, Pulau Madura, Sabtu malam, 16 Juli 2016 (santrinews.com/antara)
Pamekasan – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan umat Islam dan organisasi keagamaan lainnya, termasuk Korp Alumni HMI (KAHMI) wajib berpolitik, untuk mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam.
“Jangan alergi dengan politik, karena politik itu adalah fitrah,” katanya saat menyampaikan orasi ilmiah dalam Silaturrahim KAHMI Se-Madura dengan Presidium Majelis Nasional KAHMI di Pendopo Ronggosukowati Pemkab Pamekasan, Sabtu malam, 16 Juli 2016.
Presidium Majelis Nasional KAHMI Mahfud MD ini mendasari pernyataannya pada kaidah “ushul fiqh” yang menyebutkan bahwa tidak akan sempurna sesuatu yang bersifat wajib, tanpa ditopang oleh hal-hal yang mewajibkan pula.
Menyebarkan nilai-nilai Islam untuk kebaikan kepada umat itu hukumnya wajib, maka cara atau sarana untuk merealisasikan sesuatu yang wajib itu wajib juga hukumnya.
Mahfud menjelaskan politik dan agama ibarat dua saudara kembar. Tidak mungkin seseorang bisa memperjuangkan agama, tanpa memiliki kekuasaan.
“Karena itu upaya meraih kekuasaan sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai ke-Islam-an adalah menjadi keharusan. Dan itu adalah politik,” ucap dia.
Menurut dia, posisi agama dan kekuasaan ialah saling berkait. “Agama ini merupakan dasar atau pedoman, sedangkan kekuasaan adalah pengawal,” katanya, menambahkan.
Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini selanjutnya memaparkan cara-cara yang ditempuh Nabi Muhammad SAW dalam upaya memperluas ajaran Islam yang ia sebut dengan istilah “Peta Jalan”.
Pertama, mengajak manusia bertauhid, dan kedua, menyebarkan Islam melalui jalur politik. “Ajaran bertauhid ini, seperti yang tertuang dalam Al Quran, yakni; ‘Iqra’ bismirabbikalladzi kholaq,” ucapnya.
Setelah itu, nabi berjuang untuk melawan ketidakadilan, menentang pemimpin yang tidak adil, anti-kemanusiaan, dan tidak peduli terhadap kesejahteraan ummat, termasuk menentang ketidakadilan yang dilakukan pamannya sendiri, yakni Abu Jahal dan Abu Lahab.
“Ini artinya, perintah yang awal diterima Nabi adalah melawan ketidak adilan, dengan tujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Kita bernegara ini, sebenarnya, sama dengan ber-Islam, yakni melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.
Selain membahas tentang pentingnya umat Islam, termasuk KAHMI berjuang melalui jalur politik sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, pria kelahiran Sampang, Madura ini juga mengingatkan akan pentingnya melakukan internalisasi nilai-nilai shalat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Shalat, kata dia, jangan hanya dimaknai sebagai bentuk ritual ibadah saja, akan tetapi harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Di bagian akhir orasi politiknya, Mahfud MD mengajak Kahmi dan HMI agar menjadi promotor dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan memperkuat nilai-nilai keumatan dan kebangsaan, serta menghargai segala setuatu yang telah menjadi keputusan bersama.
“Dulu yang mengusulkan agar Indonesia menjadi negara Islam adalah HMI saat Hasan Metarium menjadi Ketua Umum. Tapi saat usulan itu kalah dalam proses politik, HMI menerima dan menjaga keputusan itu,” terang Machfud.
Silaturrahman Kahmi Se-Madura itu dihadiri sekitar 300 orang dari empat kabupaten, yakni Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Kabupaten Bangkalan. Machfud MD hadir ke Pamekasan didampingi Presidium Kahmi Jawa Timur Fauzi Hasyim, serta sejumlah pengurus Kahmi Nasional.
Beberapa pejabat lokal Madura, seperti Ketua KPU Sampang Samsul Arifin, Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah, Wakil Bupati Pamekasan Periode 2008-2013 Kadarisman Sastrodiwirjo, serta Sekretaris PWI Sumenep Slamet Hidayat hadir dalam pertemuan itu. (rus/ant)
