Rembuq Budaya Haul ke-10 Gus Dur Hasilkan 10 Rekomendasi untuk Pemerintah

Inayah Wahid (santrinews.com/istimewa)

Jakarta – Rembug Budaya dalam rangka Haul ke-10 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menghasilkan 12 kesimpulan seputar isu kebudayaan. Rembug Budaya digelar untuk merespons isu-isu aktual kebudayaan yang tengah ramai di Indonesia.

Rembug Budaya yang digelar di Ciganjur, Jakarta, Sabtu 28 Desember 2019 ini dihadiri Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, Kapolda Metro Jaya Gatot Eddy Pramono, sastrawan Agus Noor, aktivis buruh Wahyu Susilo, Mantan Menteri Agama di Kabinet Kerja Lukman Hakim Saifuddin, Akademisi Universitas Indonesia Saras Dewi Dharmantra, putri sulung Gus Dur Alissa Wahid, dan stand-up comedian Ernest Prakasa.

“Rembug budaya tadi kita tempatkan sebagai salah satu bagian dari gerakan kebudayaan yang lebih besar. Jadi nggak akan berhenti di forum ini,” kata Alissa.

Total 12 poin kesimpulan tersebut menghasilkan 10 poin rekomendasi. Alissa mengatakan rekomendasi itu akan diserahkan pada Hilmar Farid sebagai masukan dari masyarakat.

“Dirjen kebudayaan sebagai mitra kami, karena ini adalah upaya Dirjen kebudayaan juga untuk mendapatkan masukan dari masyarakat yang lebih luas,” katanya.

Ketua Panitia Haul Ke-10 Gus Dur, Inayah Wahid menambahkan rekomendasi tersebut diberikan kepada beberapa pihak.

“Perwakilan pemerintah dari Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, bapak Hilmar Farid,” ujar Inayah.

Namun, nama yang disebut tidak muncul. Inayah yang bingung mencari kemudian mengganti memberikan rekomendasi tersebut kepada pelaku budaya, Kartolo.

Kartolo berguyon singkat menanggapi penggantian penyerahan rekomendasi tersebut.

“Kalau ada yang ngundang ya pelaku budaya, kalau tidak ada ya nganggur,” ujar Kartolo yang direspon dengan tawa oleh hadirin yang menyaksikan peristiwa tersebut.

Penyerahan rekomendasi kemudian dilanjutkan kepada pihak Kepolisian, pembuat kebijakan publik, dan akademisi yang diwakili oleh Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro.

Adapun sepuluh rekomendasi hasil rembug budaya tersebut adalah:

1. Kebudayaan harus melestarikan kemanusiaan dengan mengangkat pergumulan kemanusiaan khususnya pengalaman hidup kelompok rentan/lemah seperti perempuan penghayat kepercayaan yang lain-lain.

2. Gerakan dan kebijakan kebudayaan harus membangun ekosistem kebudayaan yang partisipatoris sehingga pengembangan kebudayaan tidak bertumbuh pada elitisme kebudayaan.

3. Negara dan masyarakat harus mengedepankan pendekatan kebudayaan sebagai bentuk pengelolaan keberagaman dan instrumen resolusi konflik.

4. Negara harus menjadi fasilitator dalam tata kelola kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai kata kerja, sumber pengetahuan dan yang vital dalam membangun peradaban yang lebih manusiawi.

5. Paradigma pembangunan harus berdasarkan strategi kebudayaan nasional yang dijabarkan dalam kebijakan dan strategi anggaran serta diimplementasikan secara komprehensif sampai ke pemerintahan daerah.

6. Negara harus memberikan jaminan perlindungan berekspresi dan dukungan sumber daya untuk gerakan kebudayaan dalam bentuk akses, fasilitas, dan ruang.

7. Negara dan masyarakat perlu membangun modal praktek keberagaman yang kontekstual dengan konstruksi budaya Indonesia, agama, dan budaya tidak saling mengalahkan. Bukan dikotomi yang kontradiktif dengan dialektis. Keduanya saling belajar dan mengambil keagamaan yang berkebudayaan, yang berarti praktek beragama yang membawa manfaat dan maslahat termasuk untuk alam.

8. Sistem pendidikan harus mengembangkan potensi kemanusiaan agar tidak dikendalikan oleh teknologi tetapi menguasainya melalui khasanah pengetahuan dan budaya.

9. Kebudayaan perlu dioptimalkan sebagai cara menumbuhkan daya kritis terhadap kekuasaan untuk mengikis pragmatisme dan apatisme politik.

10. Negara perlu meninggalkan modal ekonomi ekstraktif yang mengorbankan keberlanjutan ekologi dan mulai menggali potensi ekonomi yang berbasis pengetahuan tradisional dan kearifan lokal.

Haul ke-10 Gus Dur dengan tema Kebudayaan Melestarikan Kemanusiaan itu dihadiri sejumlah ulama dan tamu negara, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD. (us/red)

Terkait

Nasional Lainnya

SantriNews Network