Ansor Apresiasi Langkah Jokowi-JK Bentuk Tim Transisi
Jakarta – Langkah pasangan calon terpilih Jokowi-Jusuf Kalla membentuk Tim Transisi mengundang pro-kontra. Gerakan Pemuda Ansor meminta publik menghormati serta tidak memaknainya sebagai lembaga politik.
“Tim Transisi bukan sebuah lembaga politik apalagi lembaga negara, melainkan thinktank untuk menyiapkan dan menata kelembagaan pemerintahan,” kata Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid, Ahad, 10 Agustus 2014.
Dia menilai, Tim Transisi merupakan langkah politik yang lumrah dalam proses peralihan kekuasaan di negara demokratis.
Tugas Tim Transisi, menurutnya, sangat teknis, terutama menyinkronkan keterpaduan antara dokumen resmi visi misi Jokowi-JK yang disampaikan ke KPU, UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan UU No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
“Ini kan urusan negara, jadi harus sustainable, tidak boleh terputus. Jd harus disingkronkan antara kenyataan UU, dengan visi-misi Presiden terpilih. Tidak boleh ada missing link. Jadi harus menyatu secara utuh,” tandasnya.
Dari perpaduan ini, diharapkan akan melahirkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2014-2019 yang akan dijadikan blue print dan acuan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. (jaz/ahay)
