PBNU Apresiasi Pola Rekruetmen Menteri Jokowi-JK
Sekretaris Jenderal PBNU KH Marsudi Syuhud (dok/santrinews.com)
Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengapresiasi pola perekrutan menteri yang dilakukan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Jokowi saya lihat hati-hati menyusun anggota kementeriannya dengan dibawa ke KPK dan PPATK dulu,” kata Sekretaris Jenderal PBNU KH Marsudi Syuhud.
Menurut dia, kehati-hatian yang dilakukan Jokowi akan menjadi modal yang bagus untuk mendorong soliditas tim secara keseluruhan. Sebab, bila ada menteri yang terkena masalah maka pandangan publik secara umum terhadap kabinet juga akan terpengaruh.
Ia sependapat bahwa calon yang berpotensi memiliki masalah tidak perlu diangkat menjadi menteri daripada nanti diungkit-ungkit oleh publik.
“Kalau sekarang sudah lolos dari berbagai kriteria, apa lagi yang mau di-pressure. Yang paling melumpuhkan itu kan di KPK,” kata Marsudi.
Marsudi menambahkan, para menteri di kabinet Jokowi-JK harus bisa bekerja di bawah tekanan mengingat masyarakat memiliki pengharapan tinggi terhadap presiden baru.
“Ekspektasi yang tinggi ini kalau meleng sedikit saja banyak pertanyaan. Begitu pula secara riil, partai oposisi menguasai parlemen. Maka diharapkan menteri-menterinya harus kuat fisik, kuat kerja, dan kuat psikologisnya,” katanya.
Menurut Marsudi, para pambantu Jokowi-JK di kabinet harus bisa mengikuti seluruh gaya dan pikirannya, serta mampu mengejawantahkan apa yang dipikirkan presiden.
Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu 22 Oktober 2014, kembali terpaksa menunda pengumuman susunan menteri-menteri pembantu mereka yang bakal masuk dalam kabinet pemerintahan mendatang.
Semula Jokowi-JK bermaksud mengumumkan nama-nama menteri mereka, satu hari setelah pelantikan, atau Selasa 21 Oktober 2014. Nyatanya rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Jokowi-JK harus menyusun ulang daftar nama kabinet mereka. Pengumuman pun dijadwal ulang pada Rabu pukul 19.00 WIB.
Nyatanya, jadwal itu mendadak diubah lagi. Tanpa ada penjelasan, Jokowi batal hadir di di Dermaga 302, Terminal III Internasional, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta yang telah disiapkan secara khusus oleh PT Pelindo II selaku tuan rumah dan bagian keprotokolan Istana Kepresidenan maupun Pasukan Pengamanan Presiden. (saif/ahay)
