DPP Demokrat: Musda Sarana Adu Gagasan, Bukan Suara Terbanyak
Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron (santrinews.com/istimewa)
Jakarta – Ketua Badan Pemenangan Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan Musyawarah Daerah (Musda) bukan ajang beradu kekuatan dan uang.
Menurut Herman, Musda IV Partai Demokrat di sejumlah daerah merupakan sarana untuk menyampaikan ide dan gagasan dalam menghadapi Pemilu 2024.
Selain itu, kata Herman, Musda bukan persoalan meraih dukungan sebanyak-banyaknya. Namun, dukungan dari pemilik suara harus tetap memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan organisasi.
“Selebihnya dapat meyakinkan DPP bahwa ketua DPD mampu memperbanyak pemilih demokrat di wilayahnya, sehingga menang dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2024,” kata Herman, Rabu, 19 Januari 2022.
Musda Partai Demokrat akan berlangsung di Jawa Barat pada 19 Januari 2022 dan Jawa Timur pada 20 Januari 2022. Musda di dua provinsi itu akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Sekjen Teuku Riefky Harsya secara virtual.
Herman menambahkan protokol kesehatan ketat wajib diterapkan dalam pelaksanaan Musda. Seluruh peserta akan menjalani tes Covid-19 dan dipastikan dalam kondisi sehat.
Harapannya, Musda dapat berjalan secara demokratis, tertib, aman, dan lancar. “Musda adalah amanat AD/ART tahun 2020, dengan prinsip dasar pelaksanaan yang harus dipedomani seluruh kader adalah sebagai ajang konsolidasi, harmonisasi, dan rekonsiliasi,” kata Herman.
Herman mengatakan pelaksanaan Musda kali ini tidak memilih ketua, melainkan mengusulkan bakal calon (bacalon), menetapkan tim formatur, dan keputusan-keputusan lainya.
“Sidang Musda mengusulkan nama calon, maksimal tiga nama calon, dan sedikitnya satu calon ke Tim 3 DPP dalam hal ini ketua umum, sekretaris jenderal, dan ketua BPOKK untuk mengikuti tahap pascamusda,” tegas Herman.
Berbeda dengan sebelumnya bahwa ketua DPD Partai Demokrat adalah peraih suara terbanyak dalam Musda, tetapi sekarang yang terpenting para calon memenuhi persyaratan calon.
“Selebihnya (para calon) akan mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan dengan materi pokok visi, misi, dan program kerja calon, sehingga menghasilkan pimpinan yang betul-betul kredibel dan berintegritas, serta dapat mengerakkan mesin partai di daerahnya masing-masing,” pungkasnya. (red)
