FPI Tolak Ahok, DPRD: Indonesia Bukan Negara Islam
Aksi demo anti FPI (dok/santrinews.com)
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai alasan penolakan Front Pembela Islam (FPI) terhadap Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggantikan posisi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, tak berdasar.
“Negara kita bukan negara Islam. Jadi, saya berharap janganlah melihat dari agama atau latar belakangnya, melainkan kita berharap ke depan demi kemajuan Jakarta sajalah,” kata anggota DPRD DKI Jakarta, Hasan Basri Umar, di aula Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis 18 September 2014.
Ketua FPI DKI Jakarta Salim Alatas menyatakan menolak Ahok memimpin Jakarta karena dia non-Muslim. “Kita menolak Ahok harga mati karena dia bukan orang Islam,” tegas Salim Alatas.
Menurut Hasan, lontaran FPI tergolong SARA sehingga sangat tidak pantas untuk dijadikan alasan penolakan terhadap Ahok sebagai gubernur DKI. Menurut dia, Indonesia bukanlah negara Islam. Semua warga negara diminta tunduk kepada konstitusi tanpa terkecuali.
Politisi Partai NasDem ini pun mencontohkan, di Minahasa, seorang ibu yang mengenakan jilbab dapat menjadi kepala desa. Padahal, mayoritas warga di Minahasa non-Muslim. Mereka, kata dia, memercayakan daerahnya dipimpin oleh wanita tersebut. Dalam kondisi negara yang seperti ini, lanjut dia, tentu DKI Jakarta sebagai Ibu Kota dapat meniru dan tidak membedakan agama.
Ia memastikan Ahok tetap akan diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan posisi yang ditinggal Joko Widodo atau Jokowi karena dia terpilih menjadi presiden. “Tidak bisa, ini sudah ketentuannya, apabila kepala daerah mengundurkan diri, maka wakil kepala daerah yang mengisi kekosongan itu. Jadi, sudah pasti nanti gubernurnya Pak Ahok,” tegasnya.
Selain memasang spanduk penolakan di beberapa kawasan di Jakarta, FPI bersama ormas Islam lain berencana akan menggelar demo besar-besaran di Gedung DPRD DKI pada 24 September 2014 mendatang.
“Demo silakan, tapi tidak merusak fasilitas dan mengganggu hak orang lain. Kalau sampai anarkistis, mereka berurusan dengan TNI dan Polri. Demo hak warga negara, apabila polisi sudah memberikan izin, ya tidak apa-apa,” kata Hasan menanggapi renca demo FPI tersebut. (ful/ahay)
