Pilpres 2019
Tes Baca Al Quran, Beda Sikap Jokowi-KH Maruf Amin dan Prabowo-Sandi
Jakarta – Dewan Ikatan Dai Aceh mengusulkan sekaligus mengundang dua pasangan calon presiden-wakil presiden, Jokowi Widodo-KH Ma’ruf Amin, dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk mengikuti tes baca Al Quran di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada 15 Januari 2019. Tes itu dinilai penting guna mengakhiri polemik identitas keislaman mereka.
Pasangan Jokowi-KH Ma’ruf menyatakan siap memenuhi ujian tes baca Al Quran. Tanggapan berbeda datang tim pasangan Prabowo-Sandi. Alasannya, tes baca Al Quran bukan sesuatu yang penting bagi seorang calon pemimpin negara.
“Kalau memang itu bagian daripada yang harus kita hadiri, ya tentu kita hadir. Nanti saya rundingkan dengan Pak Jokowi. Tapi kita siap-saja kalau diminta untuk hadir,” kata Kiai Ma’ruf di kediamannya, Jakarta, Ahad, 30 Desember 2018.
Kiai Ma’ruf mengaku dirinya terbiasa membaca Al Quran. Sehingga, ia mengaku siap jika ada pihak yang mengundang atau menguji kemampuannya untuk membaca Al Quran.
Kiai Ma’ruf enggan menilai kepentingan di balik tes baca Al Quran tersebut. Sebab, ia melihat hal tersebut merupakan keinginan masyarakat. Sehingga, ia tidak mempermasalahkan jika tes baca Al Quran tidak ada bagi capres dan cawapres di Pilpres 2019.
“Saya tidak ingin mengatakan perlu atau tidak perlu. Tapi kalau ada ide seperti itu kemudian kita diundang, kita siap. Bukan soal perlu tidak perlu, itu kan keinginan masyarakat sendiri. Kalau kita tidak ada uji untuk baca Al Quran tidak masalah,” ujarnya.
Kiai Ma’ruf mengaku hingga kini pihaknya belum menerima secara resmi undangan tes baca Al Quran dari Ikatan Dai Aceh.
“Pak Jokowi sangat siap menerima tawaran yang diberikan kawan-kawan Ikatan Dai Aceh,” kata Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Arya Sinulingga.
Menurut Arya, TKN dapat memahami undangan baca Al Quran tersebut. Sebab, di Aceh kata dia, salah satu syarat untuk bisa menjadi pemimpin adalah bisa membaca Al Quran dan mengaji.
“Kita yakin Pak Jokowi siap dan menyatakan kesiapannya untuk menerima ajakan dan undangan dari kawan-kawan Ikatan Dai Aceh. Intinya siap,” ujar Arya.
Arya mengatakan undangan ikatan dai itu harus dihargai karena merupakan bagian permintaan dari masyarakat Aceh yang dikenal menjunjung ajaran serta melandaskan semuanya dari agama Islam.
Bahkan, Arya menambahkan jika kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta tes baca Al Quran itu dibuat tertutup pihaknya tidak akan mempersoalkan.
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan masyarakat lebih membutuhkan hal yang substantif dari para calon, salah satunya soal tawaran program penyelesaian masalah ekonomi. Lagipula waktu pelaksanaan tes baca Al Quran yang akan digelar oleh Ikatan Dai Aceh berdekatan dengan debat capres-cawapres yang digelar KPU.
“Yang dibutuhkan masyarakat itu soal apa sih tawaran empat orang ini? Untuk menyelesaikan problem ekonomi bangsa saat ini. Itu yang menurut saya yang lebih substansi mau dibahas masyarakat Indonesia saat ini,” ujarnya.
Andre menuturkan masyarakat lebih perlu mengetahui program unggulan para pasangan calon. Sehingga, masyarakat tidak salah memilih. Sebab, pihaknya khawatir masyarakat hanya termakan janji seperti pada Pilpres 2014.
“Masyarakat butuh program-program unggulan empat tokoh ini. Supaya masyarakat tidak beli kucing dalam karung dan tidak terhipnotis seperti janji lima tahun lalu,” katanya.
Lebih lanjut Andre menyampaikan persiapan debat capres juga menjadi alasan Prabowo-Sandi tidak mengikuti tes baca Al Quran. Apalagi, debat pertama Pilpres 2019 berlangsung pada 17 Januari 2019.
“Tanggal 15 Januari jelas pak Prabowo persiapan untuk debat. Kan 17 Januari debat,” imbuh Andre.
Di sisi lain, politisi Gerindra ini tidak sepakat alasan tes baca Al Quran untuk menilai ke-Islam-an capres dan cawapres di Pilpres 2019. Kata dia, seluruh calon capres-cawapres beragama.
“Pak Jokowi muslim, pak Prabowo muslim, bang Sandi muslim, pak Kiai Maruf bahkan bukan muslim lagi, tapi Kiai besar, gitu loh. Saya rasa empat tokoh ini Muslim yang taat ya,” ujarnya.
Meski tak bakal hadir, ia mengklaim pihaknya menghormati usulan tersebut. Pihaknya, kata Andre, justru menyarankan usulan itu dibahas lebih lanjut agar dapat diterapkan pada Pilpres 2024.
Selain karena jadwal debat yang sudah dekat dan penetapan calon sudah dilakukan KPU, ia berkata masyarakat lebih ingin mendengar program unggulan para calon.
“Saya rasa kalau ini wacana bagus kenapa tidak kita konkretkan, nanti kita usulkan di UU kalau memang keinginan masyarakat. Kalau sekarang tidak bisa karena kandidat sudah ditetapkan. Nanti kali (tahun) 2024 kita bisa pakai,” kata Andre. (shir/cnn)
