Akhbar

Y

Rabu, 30 Desember 2015 15:53 wib

*Jakarta* - Pro kontra kebiri sebagai pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual anak yang terjadi beberapa waktu lalu ternyata berdampak signifikaan pada penurunan jumlah kasus kekerasan anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada penurunan signifikan terhadap pengaduan kekerasan anak sejak wacana hukuman kebiri menjadi perhatian masyarakat.

“Penurunan ini terjadi bersamaan dengan wacana hukuman kebiri sebagai pemberatan bagi pelaku kejahatan seksual anak,” ungkap Ketua KPAI Dr HM Asrorun Ni’am Sholeh MA saat menyampaikan ekspos akhir tahun tentang “Potret Perlindungan Anak Indonesia 2015 di kantor KPAI Jakarta Pusat, Rabu, 30 Desember 2015.

Ekspose juga dihadiri oleh Wakil Ketua KPAI Putu Elvina, Wakil Ketua KPAI Susanto, serta Ketua Bidang Data KPAI Budiharjo.

Perppu Kebiri mencuat ketika Presiden Jokowi melakukan rapat terbatas dengan KPAI dan menteri di bawah kordinasi PMK serta bidang hukum di Istana Negara pada 20 Oktober 2015. Sejak bulan itu, Oktober, November dan Desember, terjadi penurunan signifikan atas pengaduan kasus kekerasan anak.

Di bulan Oktober, pengaduan yang masuk 17 kasus, bulan November 12 kasus dan Desember 9 kasus. Bulan yg sama di tahun 2014 jumlahnya dua kali lipat. Pun juga jika dibandingkan dengan semester pertama pada tahun yang sama.

“Fakta ini menunjukkan bahwa di masyarakat terjadi cara pandang bahwa hukuman kebiri sangat menakutkan dan menjerakan. Belum disahkan saja sudah turun, apalagi kalau Perppu ini benar-benar diimplementasikan dalam perlindungan anak,” tambahnya.

Lebih lanjut, mantan aktifis 98 ini menambahkan, metode penelitian dilakukan dengan cara komparasi data semester I dan semester II tahun 2015. Selain itu, komparasi juga dilakukan dengandata 2014 dan data 2015.

Selain kekerasan seksual, penurunan juga terjadi pada kasus kekerasan fisik. Penurunan jumlah pengaduan ini meliputi kasus kekerasan fisik, anak berhadapan hukum dan kasus bullying di sekolah.

Pada semester pertama tahun 2015, kasus kekerasan seksual anak mencapai 105 kasus. Penurunan terjadi pada semester kedua menjadi 88 kasus.

Sementara penurunan pada kekerasan fisik dan anak berhadapan hukum (ABH) mencapai100 kasus pada semester pertama 2015, dan turun menjadi 82 kasus pada semester kedua di tahun yang sama.

PELAKU BULLYING DI SEKOLAH MENINGKAT

Sementara itu, penurunan juga terjadi anak sebagai korban kejahatan di lembaga pendidikan. Untuk kasus kekerasan, kenaikan justru terjadi pada anak sebagai pelaku.

Kecendrungan turunya kasus anak sebagai korban menunjukkan kesadaran orang tua dan lembaga pendidikan terhadap isu perlindungan anak.

Berdasarkan data KPAI 2015, anak sebagai korban kekerasan mencapai 147 kasus. Angka tersebut turun jika dibandingkan pada 2014 dengan 159 kasus. Begitu pula dengan anak sebagai korban tawuran yang turun dari 113 kasus (2014) menjadi 87 kasus (2015).

Ironisnya, anak sebagai pelaku bullying (kekerasan di sekolah) mengalami kenaikan dari 67 kasus (2014) menjadi 79 kasus (2015). Sementara, anak sebagai pelaku tawuran mengalami kenaikan dari 46 kasus (2014) menjadi 103 kasus (2015).

“Data naiknya jumlah anak sebagai pelaku kekerasan di sekolah menunjukkan adanya faktor lingkungan yang tidak kondusif bagi perlindungan anak. Faktor keteladanan yg kurang, serta internalisasi semangat tanggung jawab n kewajiban anak belum optimal,” kata Ni’am.

KPAI menilai ada pilar penyelenggara perlindungan anak yang belum berfungsi secara benar, yakni pilar masyarakat dan pemerintah. “Maraknya tayangan yang mengeksploitasi kekerasan melahirkan permisifitas terhadap kekerasan pada diri anak, dan meneladankan penyelesaian masalah dengan cara kekerasan”, ujarnya. Untuk itu, tambahnya, pelaku usaha media penyiaran harus memyadari tanggung jawabnya untuk melindungi anak-anak. “Di samping aspek profit ekonomis, pelaku usaha yang memperhatikan aspek etis agar tidak mengorbankan anak-anak dengan tayangan sampah hanya karena rupiah”, urainya.

Situs pornografi dan game online juga ditengarai sebagai penyebab naiknnya anak sebagai pelaku kekerasan. “Pemerintah harus hadir secara tegas untuk mencegah paparan tayangan n games kekerasan semata untuk melindungi anak”, ujarnya.

“Anak cenderung mengimitasi. Dia belajar dari tayangan dan games yang mengajarkan kekerasan, pornografi dan hal negatif lainnya,” kata Ni’am.

Oleh sebab itu, ditambahkannya, KPAI mendesak pelaku usaha internet dan game online untuk lebih serius menanagani dampak buruk permainan jenis ini. Selama ini, KPAI menilai tidak seriusnya pelaku usaha menciptakan game online yang ramah anak.

“Mendikbud, dengan anggaran pendidikan yang sangat besar harus inovatif, salah satunya dengan masuk melakukan intervensi dengan penyediaan games anak yanh edukatif, dan disediakan secara massal yang mudah dijangkau anak-anak,” tandasnya.

JANJI YANH TERHUTANG

Sungguhpun sudah ada komitmen politik dari Presiden sebagai Pemimpin Tertinggi Pemerintahan u pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan terhadap anak, akan tetapi di lapangan kebijakan tersebut tidak operasional.

“Ada masalah soliditas di internal pemerintahan. Titah Presiden tidak sepenuhnya dijalankan oleh pata pembantunya. Dan ini sangat merugikan perjuangan perlindungan anak Indonesia. Hingga penghujung tahun, perintah Presiden untuk penyusunan aturan kebiri

artikel lainnya