Fikrah

Habib Luthfi, Disforia dan Tradisi Kritis Tokoh NU

Selasa, 18 Januari 2022 11:00 wib

...
Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya

Mundurnya Habib Luthfi harus dibaca dalam konteks politis, intelektual dan antropologis berikut.

Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya atau biasa dipanggil dengan Habib Luthfi adalah seorang ulama sepuh asal Pekalongan Jawa Tengah yang masih min ahlil bait. Dari jalur ayah maupun ibu, silsilahnya tersambung kepada Rasulullah SAW.

Habib Luthfi di tengah euforia pasca Muktamar Ke-34 NU dan pengumuman struktur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2022-2027, menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Mustasyar PBNU. Alasannya ingin berkonsentrasi sebagai Rois Aam Jam’iyyah Ahlith Thariqah AI-Muktabarah An-Nahdliyah (JATMAN).

Keputusan Habib kelahiran Pekalongan, 10 November 1947 ini, menimbulkan spekulasi dan pertanyaan besar di banyak pihak. Apalagi, membaca teks pernyataannya berikut:

“Assalamu ‘alaikum Wr Wb.
Dengan hormat tolong sampaikan kepada Rois Syuriyah bahwa saya Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya mengundurkan diri dari jabatan Musytasyar NU 2022-2027. Seandainya sebelumnya ada pemberitahuan pun, saya tetap mengundurkan diri.
Terima kasih dan mohon maaf.
Wassalamu ‘alaikum Wr Wb.
Pekalongan, Sabtu, 15 Januari 2022.
Hormat Kami,
Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya”.

Dari pernyataan tersebut, jelas sekali bahwa penunjukan Ketua Forum Sufi Internasional ini tanpa melakukan konfirmasi dari yang bersangkutan. Sepertinya, asal tunjuk tanpa meminta kesediaan untuk bergabung dalam struktur PBNU di bawah duet KH Miftachul Akhyar-KH Yahya Cholil Staquf.

Barangtentu, tindakan rezim PBNU ini a-organisatoris. Sebuah kecerobohan besar yang menimbulkan disforia. Suatu rasa ketidaknyamanan yang berisi ketidaksukaan dan ketidakpuasan. Apalagi, the rulling NU sekarang kurang ngewongake terhadap tokoh sekaliber Habib Luthfi yang notabene punya kedudukan kultural NU dan struktural pemerintahan sebagai Wantimpres Jokowi.

Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah ini merupakan seorang tokoh idola umat Islam dalam maupun luar negeri. Habib Luthfi adalah tokoh panutan yang masuk dalam struktur PBNU lebih dari satu dekade. Pada masa khidmat 2010-2015, menduduki jabatan jajaran Rois, dan pada masa khidmat 2015-2021, menduduki jabatan Mustasyar PBNU.

Peraih gelar doktor honoris causa dari Universitas Negeri Semarang bidang komunikasi dakwah dan sejarah kebangsaan ini, sedang digandrungi oleh publik di tengah-tengah “perang habib” yang centang peranang. Kehadiran Habib Luthfi dibutuhkan oleh Indonesia dan dunia sebagai seorang yang alim, tawadhu, moderat, toleran, sejuk, teduh, dan terbuka.

Habib Luthfi adalah aset NU yang sangat dibutuhkan untuk membawa misi Islam Nusantara ke kancah dunia. Gus Ipul mengatakan PBNU sangat memerlukan keberadaannya sebagai guru panutan dalam membimbing perjalanan NU menuju abad kedua ini.

Namun, dalam konteks sejarah, sikap Habib Luthfi jamak di kalangan NU. Yang intinya, sikap kritis tokoh terhadap rezim penguasa PBNU. Keputusan mufaraqoh KH As’ad Syamsul Arifin terhadap PBNU Gus Dur, perlawanan Gus Dur pada PBNU Kiai Hasyim Muzadi, sikap kritis Kiai Hasyim Muzadi pada PBNU Kiai Said Aqil Siraj, hal yang sama harus dibaca dari pengunduran diri Habib Luthfi dari PBNU Gus Yahya.

Bahwasannya, NU merupakan organisasi terbesar di dunia yang sudah terbiasa dengan nilai-nilai demokrasi yang adiluhur. Antara lain:

Pertama, secara politis, NU lazim mempraktekkan check and balance. Otoritas struktur dan otoritas kultural membagi tugas dan peran untuk memajukan jam’iyah dan jama’ah kaum nahdliyyin. Pemangku keduanya menjalankan peran antagonis, resiprokal-kritis dan akomodatif satu sama lain.

Kedua, secara intelektual, para kiai struktur dan kultur NU terlibat pro-kontra di ruang publik dalam mengelola organisasi dan memberikan pelayanan agama pada umat. Dalam semiotika Roland Barthes, dialog publik tersebut diwarnai makna relasi wacana dan kuasa yang timbal balik. Kebenaran dan akal sehat di atas segalanya, termasuk narasi propaganda pasca kebenaran sekalipun.

Ketiga, secara antropologis, kekuatan PBNU bersifat simbolik dan federatif. Sedangkan, kekuatan pesantren dan jamaah para kiai bersifat faktual dan substantif. Dialektika dua kekuatan NU tersebut yang telah mematangkan perjalanan sejarah NU. Meski acapkali konflik keras terjadi, namun dapat diselesaikan secara kelembagaan dan berakhir dengan kebesaran peran dan pengaruh NU di mata masyarakat Indonesia dan dunia.

Ala kulli hal, prahara PBNU pasca mundurnya Habib Luthfi harus dibaca dalam konteks politis, intelektual dan antropologis di atas. Bila dimaknai lain, justru merusak ekspektasi publik pada NU, serta menurunkan moralitas pengurus NU di semua tingkatan.

Sementara, untuk memasuki abad kedua NU, mutlak membutuhkan pemikiran, tenaga dan dana yang berlipatganda dari potensi warga NU yang ada. Dunia sedang menyambut baik peran aktif PBNU dalam ikut serta mewujudkan perdamaian dunia dan keadilan sosial. Semoga! (*)

Moch Eksan, Pendiri Eksan Institute.