PWNU Jatim: PDIP Cuci Tangan Atas Pelengseran Gus Dur
Gus Dur dan Megawati Soekarno Putri
Surabaya – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menyesalkan pernyataan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mengaku telah “mencegah” Presiden Jokowi untuk tidak melakukan kunjungan ke Kediri, agar tidak senasib dengan Gus Dur. Tak lama setelah mengunjungi Kediri, Gus Dur lengser.
“Pernyataan Pramono itu mengkerdilkan akal sehat,” kata Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur KH Abdus Salam Shohib, Senin, 17 Februari 2020.
Pengakuan Pramono itu disampaikan saat sambutan dalam peresmian rumah susun di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Sabtu malam, 15 Februari 2020. “Saya termasuk orang yang melarang Pak Presiden untuk berkunjung di Kediri,” kata Pramono.
Pramono merasa perlu menyarankan itu kepada Presiden Jokowi mengingat dulu Presiden keempat KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sempat berkunjung ke Kediri. Tak lama sepulang dari Kediri, terjadi tragedi pelengseran Gus Dur dari kursi presiden.
“Saya masih ingat, Gus Dur setelah berkunjung ke Kediri (Lirboyo) tidak begitu lama gonjang-ganjing di Jakarta (hingga Gus Dur dilengserkan),” kata politikus PDI Perjuangan itu di hadapan para kiai dan santri Lirboyo.
Menurut Gus Salam –sapaan akrab KH Abdus Salam Shohib, tak selayaknya Pramono menghubungkan Kediri dengan pelengseran Gus Dur dari kursi presiden. “Statemen Pramono terkesan seperti upaya PDIP untuk cuci tangan sejarah atas lengsernya Gus Dur,” tegasnya.
Padahal, kata Gus Salam, berdasarkan data dokumen dan sudah didokumentasikan dalam buku ‘Menjerat Gus Dur’, bahwa PDIP berkolaborasi dengan anasir Orde Baru terlibat dalam penjatuhan Gus Dur.
“Jatuhnya Gus Dur dominan karena politik,” kata Gus Salam yang juga pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang, itu.
Gus Salam mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara besar dan modern. Seharusnya elite negeri menggunakan cara pandang modern pula dalam mengelola negara ini.
“Mengatakan Kediri sebagai kawasan negatif politik, bahwa pemimpin politik akan jatuh jika berkunjung ke Kediri, itu pertanda bahwa mereka (elite pemerintahan) gagal menyediakan manajemen pemerintahan yang modern. Ini ironi besar sekaligus tidak mendidik masyarakat,” tegasnya.
Ia meminta Pramono menyampaikan klarifikasi apa maksud dari pernyataannya itu. Ia juga menyarankan agar Presiden Jokowi datang saja ke Kediri jika memang ada keperluan negara. “Jangan dikait-kaitkan dengan itu (mitos akan jatuh dari kursi presiden jika berkunjung ke Kediri),” tandasnya. (red/viv)
