Nasional

Berikut Hasil Munas Alim Ulama PBNU 2012: Tak Ada Rekomendasi Presiden Dipilih MPR

Kamis, 28 November 2019 17:30 wib

...
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (kiri) saat rapat pleno dalam Munas Alim Ulama-Konbes NU di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, 27 Februari 2019 (santrinews.com/tempo)

Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung agar presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) seperti dahulu. Tidak lagi dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan ide presiden kembali dipilih oleh MPR itu berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama-Konfrensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, pada 14-17 September 2012.

“Tentang pemilihan presiden kembali (oleh) MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek, Cirebon, 2012,” kata Kiai Said usai pertemuan tertutup dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan empat Wakil Ketua MPR di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Nopember 2019.

Baca juga: Soal Amandemen UUD 1945, MPR Akui Pemikiran NU Jauh Lebih Maju

Dalam Munas Alim Ulama-Konbes NU itu, kata Kiai Said, para kiai sepuh NU mengusulkan agar pemilihan presiden dikembalikan ke MPR. Usulan itu muncul berdasar pertimbangan antara manfaat dan dampak negatif pemilihan presiden secara langsung. Salah satunya ongkos politik yang besar dan ongkos sosial yang tinggi.

“Kiai sepuh, waktu (itu) ada Kiai Sahal pas masih hidup, Kiai Musthofa Bisri, menimbang mudarat dan manfaat, pilpres langsung itu high cost, terutama cost special, konflik sangat mengkhawatirkan,” tukasnya.

“Itu suara-suara para kiai pesantren yang semua demi bangsa demi persatuan. Tidak ada kepentingan politik praktis,” imbuhnya.

Menurut Kiai Said, demokrasi hanya merupakan alat untuk menuju keadilan dan kesejahteraan rakyat. “Kalau demokrasi menuju kemudaratan, belum tentu demokrasi liberal itu akan memberi manfaat,” tegasnya.

Namun, berdasarkan penelusuran, Munas-Kombes PBNU 2012 tidak merekomendasikan pemilihan presiden kembali dilakukan melalui MPR.

Dalam buku Hasil Keputusan Munas Alim Ulama PBNU 2012 yang diterbitkan Lembaga Ta’lif wan Nasyr (LTN) PBNU, disebutkan bahwa Munas hanya merekomendasikan soal Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung.

“Pemilihan kepala daerah (Pilkada) gubernur, bupati dan walikota melalui lembaga perwakilan (DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II) layak untuk diberlakukan kembali, karena terbukti mafsadahnya lebih kecil daripada mafsadah pemilukada,” demikian kutipan putusan Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Mawdlu’iyyah Munas Alim Ulama PBNU 2012.

Baca juga: NU Jatim Dorong DPR Hapus Pilkada Langsung

Selain Pilkada, Munas Alim Ulama PBNU 2012 juga merekomendasikan hal lain tentang politik dan pemerintahan. Tetapi tidak menyinggun secara gamblang soal pemilihan presiden melalui MPR.

Rekomendasi Munas Alim Ulama PBNU 2012 sebatas merekomendasikan agar MPR meninjau kembali penerapan UUD 1945 hasil amendemen keempat agar menghasilkan amendemen berikutnya yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Berikut Rekomendasi Munas Alim Ulama PBNU 2012 Bidang Politik dan Pemerintahan:

Indonesia dikenal sebagai negara berkembang yang sukses melaksanakan transformasi politik, dari sistem politik yang otoriter di zaman Orde Baru (1965-1998) menuju sistem demokrasi yang meletakkan kedaulatan di tangan rakyat. Kesuksesan transformasi politik negeri kita ini banyak mendapat apresiasi dari negara-negara lain. Bahkan Indonesia sekarang menyandang predikat negara demokratis terbesar ketiga (setelah India dan Amerika Serikat).

Namun, bentuk apresiasi dan pujian dari pelbagai negara itu jangan sampai membuat kita lupa diri, bahwa di balik kesuksesan demokratisasi politik di negeri ini, masih banyak terdapat kelemahan yang harus segera dibenahi. Kelemahan itu, antara lain:

A. Bahwa amandemen UUD 1945 ke-1 sampai dengan ke-4 serta berbagai peraturan perundang undangan turunannya, ternyata telah mengubah wajah dan karakter bangsa ini secara mendasar serta menimbulkan implikasi negatif bagi penyelenggaraan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Itu semua dirasakan sebagai penyimpangan dari Pancasila dan pembukaan UUD 1945.

B. Masih kentalnya politik uang dari hampir setiap kegiatan demokrasi yang berlangsung; mulai dari pemilihan kepala desa, kepala daerah sampai ke proses pemilihan wakil-wakil rakyat dan pemilihan presiden mengusik hati nurani banyak pihak. Jika dibiarkan, maka jalannya demokrasi politik ini hanya berputar pada tingkat prosedural (dari pemilu ke pemilu berikutnya) yang sah secara periodik, namun tak pernah sampai pada tujuan dasar dari demokrasi politik itu sendiri, yaitu terciptanya keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini.

C. Partai politik dengan berbagai kepentingannya masih menjadi hambatan untuk mendekatkan wakil rakyat dengan rakyat yang memilihnya. Kondisi ini menyebabkan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, bahkan masih sangat jauh dari kondisi riil kepentingan rakyat.

D. Banyaknya politisi dan birokrat yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi merupakan indikasi kegagalan partai politik dan pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan. Hal Ini disebabkan proses rekrutmen dan pengkaderan yang berlangsung selama ini jauh dari nilai-nilai akhlaqul karimah.

Rekomendasi:
1. MPR RI agar melakukan peninjauan kembali secara sungguh-sungguh hasil amandemen UUD 1945 yang sudah berlangsung 4 kali untuk menghasilkan amandemen berikutnya yang benar-benar sesuai dengan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

2. Semua pihak, terutama tokoh-tokoh politik dan birokrat segera beranjak dari proses demokrasi prosedural ke demokrasi substansial yang terbebas dari money politics (risywah siyasiyah) untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat.

3. Partai politik dan anggota-anggotanya yang ada di parlemen dalam mengambil prakarsa-prakarsa kebijakan, hendaknya lebih mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat daripada kepentingan partai.

4. Dalam proses rekrutmen dan pengkaderan, hendaknya pemerintah dan partai politik mengedepankan nilai-nilai amanah dan akhlaqul karimah.

5. Presiden harus segera menggunakan kewenangannya secara penuh dan tanpa tebang pilih atas upaya-upaya penanggulangan korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintah, utamanya terkait dengan kinerja lembaga-lembaga di bawah kendali Presiden yang terkait langsung, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

6. Masyarakat agar berkontribusi aktif dalam upaya meruntuhkan budaya korupsi dengan memperkuat sanksi sosial terhadap koruptor, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan juga efek pencegahan bagi tindakan korupsi berikutnya. (hay)