KH Hasyim: Rekomendasi KPK Harusnya Hanya Dibaca Presiden

KH A Hasyim Muzadi (santrinews.com/istimewa)
Jakarta – Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH A Hasyim Muzadi mengatakan, penyusunan kabinet setidaknya menjadi rumit antara lain karena rekomendasi dari Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dibuka ke publik.
“Menurut pengertian saya yang awam, rekomendasi tersebut sangat perlu, namun berstatus rahasia negara, sangat tertutup dan hanya bisa dibaca oleh presiden dan kepala Negara,” kata Kiai Hasyim Muzadi di Jakarta, kamis 22 Oktober 2014.
Dia menegaskan, perlu adanya keseimbangan antara pemerintahan yang bersih dan hak prerogratif presiden dalam menyusun kabinet sesuai undang-undang.
“Kita harus ingat bahwa presiden ex oficio adalah kepala negara yang dapat mengatur trias politika sekaligus sesuai dangan alur demokrasi, tidak hanya kepala eksekutif,” katanya.
Andaikan saja, kata diai, rekomendasi KPK disampaikan kepada presiden secara tertutup, maka tentu presiden akan secara bijak dapat melakukan proses rekrutmen kabinet yang bersih tanpa goncangan. “Saya percaya Pak Jokowi berkepribadian anti korupsi. Tapi semua telah terlanjur, kotak pandora telah dibuka tanpa bisa ditutup lagi. Tinggal kembali ke presiden dan kepala negara. Presiden tidak perlu merasa ter-fait acomply- dengan rekomendasi yang dipublisir itu,” katanya.
Bagi Kiai Hasyim, siapapun calon menteri tidak bisa dijamin kedepan tidak korupsi, baik yang ‘merah’, ‘kuning’, maupun yang ‘hijau’. “Yang hijau pun nanti kalau korupsi harus dicopot, dan tidak menjadi aib untuk presiden. Maka pendapat saya, perhatikan KPK dengan saran-sarannya sekaligus tegakkan kepala sebagai kepala negara, agar ada keseimangan antara warning atau peringatan keras KPK tentang korupsi seorang menteri dan praduga tak bersalah atau prea sumption of innoucent,” katanya.
Kiai Hasyim menghimbau masyarakat agar proporsional dalam menilai keadaan. “Hari ini ujian pertama untuk Pak Jokowi, dan akan terus banyak ujian dan pada akhirnya yang bertanggungjawab adalah presiden sendiri, bukan org lain,” pungkasnya. (ahay)