Penyusunan APBD dan PAPBD Telan Rp 4,9 Miliar, Komisi E DPRD Jatim Geram
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Mathur Husyairi (santrinews.com/slamet)
Surabaya – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Mathur Husyairi menyoroti realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur 2020. Terutama, soal biaya kegiatan pembahasan APBD Perubahan (APBDP) 2020.
Menurut Mathur, berdasar laporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, anggaran penyusunan APBD 2021 dan PAPBD 2020 senilai Rp 5,2 M terserap Rp 4,9 M. Padahal, sambung politisi muda ini, pelaksanaan pembahasan tidak serumit yang direncanakan.
“Ini duit buat apa aja? Perasaan pembahasan tak serumit yang saya tahu. Pembahasan PAPBD 2020 hanya selisih bulan dengan pembahasan APBD 2021,” ujarnya di Surabaya, Senin 6 Juli 2020.
Politisi PBB itu mengaku heran, sejauh ini pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim dan komisi juga diadakan di kantor dewan. Kadang pembahasannya saat kunjungan kerja (kunker).
“Terus Tim Anggaran (Timgar) Eksekutif ini bahas anggaran dimana dengan biaya yang fantastis ini?,” tanyanya heran.
Aktivis anti korupsi itu mengungkapkan, dokumen APBD lengkap dengan salinannya di sekretariat dewan (setwan) tidak kebagian. Sebaliknya, setwan yang menggandakan dokumen APBD dan salinan tersebut.
“Dokumen APBD lengkap dan salinannya tidak semua fraksi yang kebagian. Hanya sebagian fraksi saja,” bebernya. (adi/red)
