Rapat di Lirboyo, PWNU Jatim Minta KH Miftachul Akhyar Tak Mundur dari MUI

Suasana rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah PWNU Jawa Timur di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Selasa, 28 Desember 2021 (santrinews.com/istimewa)

Kediri – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur memohon kepada Rais Am PBNU terpilih KH Miftachul Akhyar untuk tidak mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

KH Miftachul Akhyar terpilih sebagai Rais Aam PBNU masa khidmat 2021-2026 dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung. Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa) —beranggotakan 9 kiai sepuh— yang diberi mandat oleh Muktamirin untuk memilih Rais Aam PBNU meminta agar Kiai Miftah tidak rangkap jabatan di organisasi lain.

“Kami memohon kepada Rais Aam PBNU untuk tidak mundur dari Ketua Umum MUI untuk kepentingan kemaslahatan yang lebih besar bagi agama, bangsa dan negara, serta mengusulkan kepada seluruh PWNU se-Indonesia agar bersikap serupa dengan PWNU Jatim,” kata Sekretaris PWNU Jatim Akh Muzakki.

Hal itu merupakan poin penting dari rapat gabungan PWNU Jawa Timur yang dipimpin Rais Syuriah PWNU Jawa Timur KH Anwar Manshur dan Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar, di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Selasa, 28 Desember 2021.

Rapat gabungan, dihadiri jajaran syuriah dan tanfidziyah, seperti KH Anwar Iskandar (Wakil Rais), KH Syafruddin Syarif (Katib Syuriah PWNU), KH M Hasan Mutawakkil Alallah, Prof KH Ali Maschan Moesa, KH Reza Ahmad Zahid, KH Abdus Salam Shohib, KH Ahmad Fahrur Rozi, dan KH Abdurrahman Alkautsar.

Lima Poin Keputusan Rapat Gabungan PWNU Jatim

Pada kesempatan tersebut, Prof Akh Muzakki menyampaikan lima poin penting keputusan Rapat Gabungan PWNU Jawa Timur di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, sebagai berikut:

1. Dinamika apapun yang terjadi selama muktamar ke-34 harus dianggap selesai dan tidak boleh berkelanjutan agar kita semua bisa berpikir positif untuk NU ke depan

2. PWNU mendukung penuh mandataris muktamar, yakni KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU dan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), dalam memimpin PBNU ke depan.

3. PWNU mendorong mandataris muktamar agar membentuk tim perumus yang berkompeten yang bertugas di antaranya untuk melakukan sinkronisasi hasil sidang komisi dan atau sidang pleno, termasuk di bidang pemilihan ketua umum, agar bisa menjadi keputusan organsiasi pada Muktamar ke-34 sebagai forum permusyawaratan tertinggi organisasi dan PWNU siap untuk mengawal tim perumus dimaksud dengan baik.

4. Mendorong PBNU agar dalam membentuk kepengurusan baik di PBNU maupun Perangkat organisasi mempertimbangkan prinsip berikut:
a. Terkait kemandirian, pengurus yang akan datang harus merupakan cerminan dari kemandirian dari campur tangan apapun, termasuk kekuatan politik partisan dan pemerintah,
b. The right man on the right place dalam bidang apapun, termasuk pendidikan dan ekonomi,
c. Harus berpaham wasathiyah dan dalam menerjemahkan aswaja annahdliyan dalam beragama,
d. Memiliki kepekaan dalam merespon isu strategis yang berkembang agar wajah NU tidak buruk di ruang publik, seperti moderasi beragama yang kebablasan dan kekerasan seksual di lembaga pendidikan.

5. Memohon kepada Rais Aam PBNU untuk tidak mundur dari Ketua Umum MUI untuk kepentingan kemaslahatan yang lebih besar bagi agama, bangsa dan negara, serta mengusulkan kepada seluruh PWNU se-Indonesia agar bersikap serupa dengan PWNU Jatim. (red)

Terkait

Daerah Lainnya

SantriNews Network