Insiden Sabuga, Intoleransi dan Modus Delegitimasi Politik

Oleh: Muhammad AS Hikam

Sungguh miris membaca berita yang mengutip statemen Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), mengenai insiden pembubaran acara Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Natal di Sabuga, Bandung, oleh sekelompok oprang yang menamakan diri sebagai ormas Pengawal Ahlus Sunnah (PAS) dan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) pada Selasa, 6 Desember 2016, malam.

Gubernur yang diusung oleh PKS itu menyatakan: “Itu kan kejadian kecil yang tidak mengganggu apa-apa saya kira.” Selanjutnya dia juga mengatakan bahwa pembubaran bisa dihindari apabila ada musyawarah sehingga semua pihak dapat menahan diri dan saling menghormati.

Statemen Aher ini bagi saya merupakan ekspresi dari berbagai hal. Pertama, ia adalah ekspresi sikap insensitif pejabat pemerintah di Provinsi Jabar terhadap kondisi masyarakatnya yang telah terjangkit virus intoleransi. Bahkan LSM The Wahid Institute beberapa waktu lalu di dalam laporan hasil surveinya ternyata propinsi tersebut berada pada urutan pertama kasus intoleransi di Indonesia.

Insiden Sabuga itu jelas merupakan perwujudan intoleransi agama yang akan berdampak sangat serius bagi relasi umat beragama bukan hanya di Bandung tetapi bisa melebar ke wilayah lain di Jabar. Mengatakan insiden tersebut sebagai masalah kecil, jelas menunjukkan betapa insensitifnya Kepala Daerah tersebut.

Kedua, jika dilihat dari perspektif strategis, maka insiden yang tampak di permukaan hanya “kecil” itu, sejatinya adalah sebuah bagian dari sebuah manuver politik yang lebih besar. Ia adalah sebuah ekspressi pameran kekuatan politik dari kelompok yang menggunakan agama sebagai alat delegitimasi yang efektif.

Pameran kekuatan itu, jika berhasil menjadi sorotan media dan publik di seantero negeri, maka bisa saja akan dijadikan sebagai semacam platform aksi-aksi sama di wilayah-wilayah lain. Kelompok yang menamakan dirinya PAS dan DDI itu bisa saja merupakan uji coba sejauhmana pengaruh kekuatan Islam politik di daerah setelah moncer pada tataran nasional.

Kendati informasi tentang kiprah ormas-ormas ini belum banyak dilaporkan oleh media, tetapi saya tak akan kaget jika PAS dan DDII ini juga memiliki kaitan atau jejaring dengan kelompok-kelompok Islam politik yang ada di Bandung. Jika ibu kota Jabar ini “sukses” bukan tidak mungkin insiden-insiden yang sama akan menjadi modus operandi di berbagai daerah.

Ketiga, reaksi yang enteng dari Aher ini juga bisa menjadi petunjuk bahwa kemungkinan akan dilakukannya suatu tindakan yang bersifat tegas terhadap insiden intoleran di wilayah ini cukup kecil. Tidak adanya rasa urgensi (sense of urgency) menjadi sangat kentara dengan statemen Aher yang terkesan malah menimpakan terjadinya insiden Sabuga itu kepada kedua belah pihak yang bersengketa.

Tentu saja, dalam konteks hubungan umat beragama, pihak penyelenggara KKR Natal cenderung berada dalam posisi tawar yang lebih lemah. Seharusnya pejabat negara seperti Aher memperhatikan juga perimbangan posisi tersebuy dan kemudian ikut proaktif.

Dengan sikap seperti yg ditunjukkan oleh Aher itu, terus terang saya ragu apakah jika terjadi insiden-insiden intoleran lainnya, apakah kira-kira pihak Pemerintah Daerah akan lebih sigap atau tetap saja sama seperti sekarang?

Dari perspektif keamanan nasional, hemat saya, insiden Sabuga ini mesti disikapi lebih cepat, tegas, profesional, dan persuasif oleh Pemerintah Presiden Jokowi dan tidak hanya menyerahkan kepada Pemda Jabar saja. Sebab saya menduga hal ini bukanlah sebuah insiden yang berdiri sendiri (stand alone) tetapi bagian dari fenomena primordialisme dan sektarianisme yang sedang ngetren di negeri ini.

Target jangka pendeknya adalah menarik perhatian sebesar-besarnya dari publik di dalam negeri dan juga di luar negeri untuk cipta opini yang negatif terhadap Presiden Jokowi dan relasinya dengan umat beragama, khsususnya Islam. Ini harus disikapi dengan segera tetapi tetap dengan mengandalkan soft power approach dan bukan semata-mata penegakan hukum.

Ormas-ormas Islam besar seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dll sangat penting perannya untuk meredam kecenderungan ini, dengan cara mengambil jarak dari kelompok-kelompok Islam politik itu. Saya kira reaksi kritis dari Pemuda Muhammadiyah terhadap insiden ini, perlu diacungi jempol dan perlu segera diikuti oleh ormas Islam lain dan juga ormas-ormas agama non-Islam di negeri ini.

Dengan cara ini maka suatu pembatasan (containment) terhadap kampanye intoleransi bisa dilakukan dan Pemerintah Presiden Jokowi bisa dengan efektif melakukan intervensi persuasif dalam rangka meredam eskalasinya. (*)

Terkait

Dirosah Lainnya

SantriNews Network