Pilpres 2019
Target dari Delegitimasi KPU Ingin Ganti Demokrasi dengan Khilafah
Wakil Ketua PW ISNU Jatim, KH Zahrul Azhar As’ad (santrinews.com/ist)
Surabaya – Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur turut prihatin atas banyaknya hoax dan fitnah yang disasarkan terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu.
“Patut dicurigai sebagai upaya delegitimasi KPU sebagai penyelenggara amanah demokrasi,” kata Wakil Ketua PW ISNU Jatim, KH Zahrul Azhar As’ad, kepada SantriNews.com, Jumat, 11 Januari 2019.
Dalam sepekan ini, hoaks yang cukup mengguncang publik adalah soal tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok, Jakarta. Hoaks itu sengaja disebar sebagai salah upaya mendelegitimasi KPU.
Baca: Hoaks 7 Kontainer Surat Suara, PBNU: Al Quran Sudah Peringatkan Sejak 15 Abad Silam
Menurut Gus Hans -panggilan akrab KH Zahrul Azhar As’ad, goal dari delegitimasi KPU itu adalah membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap model demokrasi. “Lalu (mereka) akan menawarkan konsep baru yaitu Khilafah yang anti demokrasi,” ungkapnya.
Lacurnya, lanjut Gus Hans, mereka yang memiliki pemikiran anti demokrasi ini sedang Taqiyah turut terlibat dibalik layar berkompetisi dalam hajatan demokrasi melalui salah satu kontestan Pilpres 2019 yang permisif terhadap keberadaan mereka.
“Saya hanya kasihan saja kepada Capres dan Cawapres yang ditungangi oleh mereka,” ujarnya. Sebab, menurut Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum, Peterongan, Jombang ini, jika ditakdirkan menang pasti akan menjadi bom waktu bagi Capresnya itu sendiri.
Baca juga: Soal Serangan di Luar Topik Debat, Gus Hans: Anggap Saja Hiburan
“Mereka akan berkonflik diantara mereka sendiri dan yang dikorbankan adalah bangsa Indonesia,” Sekjend Jaringan Kiai-Santri Nasional (JKSN) ini menegaskan.
Karena itu, Gus Hans yang sekarang tengah berada di Singapura mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih pasangan capres-cawapres. “Sebaiknya memilih yang paling rendah resiko untuk kebaikan bersama,” kata Gus Hans berpesan.
Sejauh ini polisi telah berhasil menangkap empat pelaku yang diduga menyebarkan hoaks tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos tersebut. Dari keempat terduga pelaku, salah satunya Bagus Bawana Putra.
Bagus adalah ketua relawan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Bagus diduga sebagai pembuat dan penyebar rekaman suara soal tujuh kontainer surat suara itu.
Baca juga: GP Ansor Ungkap Banyak PNS dan Pejabat Teras BUMN Dukung Khilafah
Kepala Subdirektorat I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Komisaris Besar Dani Kustoni mengatakan, Bagus mengawali aksinya dengan merekam suaranya untuk menginformasikan kabar tujuh kontainer berisi surat suara Pemilu 2019 sudah dicoblos dari China di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Bagus mengunggah rekaman suaranya tersebut ke akun media sosial Twitter-nya. Setelah itu, Bagus melanjutkan aksinya dengan melempar rekaman suaranya itu ke sejumlah akun media sosial, seperti grup di aplikasi percakapan WhatsApp.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan beberapa isu yang menyudutkan KPU di media sosial belakangan ini sebagai uapaya mendelegitimasi KPU. “Itu sudah pasti ingin mengganggu pemilu kita, mendelegitimasi penyelenggara pemilu, dan yang begini harus dilawan. Bukan hanya KPU yang harus melawan, karena ini merusak kita semua,” kata Arief.
Anggota Komisi II DPR F-PPP, Achmad Baidowi, mendukung KPU melawan segala upaya delegitimasi terhadap lembaga penyelenggara pemilu itu. “Dugaan adanya upaya untuk mendelegitimasi KPU merupakan tindakan keji dan zalim sehingga harus dilawan,” kata Baidowi dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 10 Januari 2019. (rus/onk)
