Kebijakan Cina Soal Muslim Uighur, PCINU Tiongkok: Bukan Anti-Islam
Perempun-perempuan asal suku Uighur (santrinews.com/net)
Beijing – Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Tiongkok KH Imron Rosyadi Hamid, mengatakan, persoalan Muslim Uighur di Xinjiang tidak bisa dikaitkan dengan kebijakan anti-Islam.
Karena itu, ia meminta pemerintah Indonesia agar menempatkan persoalan Muslim Uighur sebagai urusan internal pemerintah Tiongkok.
“Yang dilakukan otoritas Cina adalah tindakan untuk mencegah gerakan separatisme,” kata KH Imron Rosyadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat 20 Desember 2019.
Baca juga: Muslim Uighur, Antara Tragedi Kemanusiaan dan Separatisme
Jika pun ada dugaan terjadinya pelanggaran HAM di sana, menurut dia, tetap harus ditempatkan pada persoalan cara penanganan separatisme yang kurang tepat.
“Bukan pada kesimpulan bahwa Pemerintah Cina anti-Islam,” tegas mantan sekretaris PW GP Ansor Jatim itu.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat juga perlu tahu bahwa konstitusi Tiongkok menjamin kebebasan beragama termasuk Islam.
Kehidupan Muslim di Cina, di luar Xinjiang, menurutnya berjalan baik. Bahkan pemerintah Cina juga membangun fasilitas bagi kepentingan Muslim seperti Hui Culture Park senilai 3,7 miliar dolar atau setara Rp 51 triliun.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan nahdliyin juga pernah mengunjungi berbagai situs keislaman di Tiongkok. Termasuk pesantren dan madrasah.
Umat Islam di Tiongkok sendiri terus bertambah dengan jumlah masjid sekitar 35 ribu unit. Ada 10 institut agama Islam, ratusan sekolah bagi kalangan rakyat untuk belajar bahasa Arab dan kebudayaan agama Islam.
“Saat ini juga telah dibentuk sebuah organisasi bernama Asosiasi Islam Tiongkok dan melancarkan kegiatan pelayanan untuk umat Muslim,” ujarnya. (us/onk)
