18 Tahun Berdiri, BPRS Bhakti Sumekar Miliki Aset 1,027 Triliun

Bupati Sumenep, Jawa Timur, KH A Busyro Karim menandatangani prasasti gedung Kantor Divisi BPRS Bhakti Sumeker (santrinews.com/mahrus)

Sumenep – Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah berusia 18,5 tahun. Dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Didirikan pada 16 September 2002, BPRS Bhakti Sumekar bergerak di bidang pelayanan jasa keuangan. Sampai akhir 2020, total aset BPRS Bhakti Sumekar mencapai Rp1,027 triliun, tumbuh 6 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp966,3 miliar.

Bupati Sumenep KH A Busyro Karim memuji capaian yang diraih BPRS Bhakti Sumekar tersebut. Ia meminta untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Kiai Busyro menyebut, BPRS Bhakti Sumekar salah satu BUMD penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep. Hingga akhir 2020, BPRS Bhakti Sumekar berhasil menyetor PAD sebesar 80,693 miliar lebih.

“Sampai dengan akhir tahun 2020, BPRS Bhakti Sumekar menyetor PAD sebesar Rp80.693.983.871 (delapan puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah),” kata Kiai Busyro saat meresmikan Gedung Kantor Divisi Bisnis PT BPRS Bhakti Sumekar, Senin, 15 Februari 2021.

Baca juga: Luncurkan Tabungan Gaul iB, Cara BPRS Bhakti Sumekar Jawab Kebutuhan Milenial

Didampingi Direktur Operasional dan Bisni BPRS Bhakti Sumekar Hairil Fajar, Bupati Kiai Busyro meresmikan ditandai dengan penekanan tombol di layar bersama-sama sekaligus menandatangi prasasti.

Sejak 2011 hingga 2019, BPRS Bhakti Sumekar telah membuka jaringan kantor cabang dan kas sebanyak 22 kantor, baik di wilayah Kecamatan daratan maupun Kecamatan di kepulauan.

“Pada tahun ini kepercayaan masyarakat dalam meletakkan uang disini meningkat 600 Miliar,” ujarnya.

Kiai Busyro meminta BPRS Bhakti Sumekar untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka mengembangkan perusahaan. Pengembangan jasa pelayanan di setiap kecamatan harus ditopang dengan kualitas Sumber Daya Manusia mengingat secara geografis Kabupaten Sumenep terdiri dari daratan dan kepulauan.

“Karena bank yang berkembang tantangan terberatnya tentu saja kualitas jajaran BPRS Bhakti Sumekar agar mampu mempertahankan kinerjanya,” tegasnya.

Dengan demikian, Harapan seluruh masyarakat di 27 Kecamatan se-Kabupaten Sumenep bisa menikmati layanan jasa keuangan BPRS Bhakti Sumekar bias terwujud. Sebab, di daerah-daerah pelosok ada masyarakat yang belum bisa mendapatkan jasa pelayanan bank konvensional.

“Yang jelas, pengembangan jasa pelayanan hingga ke pelosak bukan bentuk gagah-gagahan salah satu BUMD Pemerintah Daerah, tetapi adalah kebutuhan bagi masyarakat bahwa pemerintah daerah hadir untuk memberikan pelayanan jasa keuangan,” tandasnya.

“Dengan adanya kantor Divisi ini merupakan alternatif untuk menunjang kinerja. Kalau numpuk di kantor pusat kurang representatif,” pungkasnya.

Hairil Fajar menambahkan, gedung divisi ini untuk kepala operasional yang bertujuan memaksimalkan kinerja serta tugas dan fungsi masing-masing divisi dan membawahi jaringan kantor di 28 kantor cabang BPRS Bhakti Sumekar. Gedung ini dibangun pada 2020 dengan anggaran sekitar Rp.700 juta.

Hairil menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan penyertaan modal, sehingga BPRS Bhakti Sumekar bisa berkembang hingga saat ini.

“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang sudah mempercayai BPRS Bhakti Sumekar sebagai perbankan untuk melayani transaksi keuangan,” pungkasnya. (rus/shir)

Terkait

Iqtishodiyah Lainnya

SantriNews Network