Atensi Isu Lingkungan, Komisi IV DPR Kunjungi Cagar Alam Pulau Dua Serang
Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta pemerintah memperhatikan betul aspek rencana tata ruang wilayah (RTRW) dalam penerapan kebijakan konservasi lingkungan. Sebab, banyak hutan di Indonesia mulai terkikis habis, termasuk mangrove.
“Tidak ada kata terlambat. RTRW yang pro-lingkungan mutlak harus menjadi landasan setiap kebijakan ke depan,” kata Anggia saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Cagar Alam Pulau Dua Kabupaten Serang, Jumat, 4 Juni 2021.
Dalam kesempatan tersebut, Anggia bersama 14 Anggota Komisi IV DPR lainnya, yakni Effendi Sianipar, Riezky Aprilia, Vita Ervina, Salim Fakhry, Ichsan Firdaus, Renny Astuti, Dwita Ria Gunadi, Abdullah Tuasikal, Muhtarom, Daniel Johan, Nur’aeni, Guntur Sasono, Fachry Pahlevi Konggoasa, dan Ema Umiyatul Chusnah juga melakukan penanaman mangrove di lokasi kunjungan.
Hadir pula Dirjen KSDAE KLHK Wiratno, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono, Walikota Serang, Bupati Serang, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jabar Ammy Nurwati, Plt. Dirjen PDASRH Helmi Basalamah, Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Sri Handayaningsih, dan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai da Hutan Citarum-Ciliwung Pina Ekalipta.
Anggia menjelaskan, DPR saat ini sangat serius memberi atensi pada isu lingkungan, terutama terkait revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menjadi Prolegnas UU Prioritas tahun 2021 ini.
Menurut Anggia, pemerintah perlu memperhatikan para pelaku, pendamping, penyuluh, dan segenap masyarakat yang punya komitmen menjaga dan melestarikan lingkungan.
“Komisi IV DPR meminta pemerintah memperhatikan betul kesejahteraan dan kebutuhan para pejuang lingkungan di lapangan,” tegasnya.
Seiring dengan itu, lanjut dia, kebijakan pemerintah juga harus mampu membangun komitmen dari masyarakat lebih tinggi supaya bisa menjaga lingkungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan tentunya kesadaran untuk menjaga lingkungan.
“Tantangan konservasi lingkungan kita adalah pembangunanisme dan perluasan wilayah-wilayah industri baru yang sering mengabaikan ekosistem lingkungan. Ini tidak boleh lagi terjadi dan harus dicarikan jalan keluarnya,” ujarnya.
“Mangrove kita misalnya, merupakan bagian dari ekosistem yang holistik. Pemerintah pusat, terutama KLHK dan BRGM, bersama Pemda dan masyarakat perlu bersama-sama menemukan formula agar satu sisi ekosistem aman, sisi lain ekonomi juga tetap tumbuh,” lanjutnya.
Menurut Anggia, pemulihan ekosistem mangrove yang menjadi habitat berbagai jenis burung migran dan jenis lokal, dikategorikan sebagai ekosistem bernilai penting karena dilindungi UU.
“Mumpung ada para pejabat terkait di sini, satu sama lain harus sinergis dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Ini kerja bersama. Apalagi kita juga menghadapi tantangan siklus alam dan cuaca yang makin tidak menentu dan berpotensi menjadi penyebab banjir, erosi, abrasi, dan aneka kerusakan lingkungan lain,” pungkasnya. (red)
