Gerakan #2019GantiPresiden Ditunggangi Ormas Makar
Massa aksi #2019GantiPresiden di Tugu Pahlawan Surabaya (santrinews.com/faisal)
Jakarta – Gerakan #2019GantiPresiden diduga kuat ditunggangi organisasi massa pengusung ideologi Khilafah, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dilarang di Indonesia.
“Deklarasi #2019GantiPresiden ditunggangi oleh Kelompok HTI yang jelas HTI merupakan ormas terlarang,” kata Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Maman Imanulhaq, di Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018.
Baca: Puas Kinerja Jokowi, Survei: 61,1 Persen Publik Tak Setuju Gerakan #2019GantiPresiden
Menurut Maman, kelompok #2019GantiPresiden bukan cuma ingin mengganti presiden, melainakn juga ideologi bangsa.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini pun berkaca pada perpecahan yang dialami oleh Suriah. Menurut Maman, Suriah hancur karena tagar dan gerakan ganti presiden sejenis yang skalanya masif.
“Bahwa Suriah hancur gara-gara hastag ganti presiden dan mereka deklarasi di mana-mana. Jadi bukan persoalan Jokowi dan Prabowo ini persoalan NKRI,” terang Maman.
Dalam kesempatan yang sama Staf ahli Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Sri Yunanto juga menilai #2019GantiPresiden ditunggangi oleh kelompok-kelompok anti-NKRI yang dibubarkan oleh Pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi.
“Ada penyebaran di media sosial bahwa #2019GantiPresiden itu ditunggangi oleh kelompok anti-NKRI,” kata Sri Yunanto.
Baca Juga: HTI, PKS dan Agenda Khilafah di Pilpres 2019
Sri tak menyebut kelompok anti-NKRI yang dia maksud. Tetapi menurutnya, gerakan #2019GantiPresiden ditunggangi oleh kelompok tersebut karena memiliki kesamaan kepentingan yakni mengganti rezim yang telah membubarkan kelompoknya tersebut.
Sri menduga ada kontrak politik antara kelompok tersebut dengan penggagas aksi #2019GantiPresiden karena memiliki kepentingan yang sama yakni mengganti rezim yang tengah berkuasa.
“Rezim ini sekarang, Kumham bubarin. Siapa tahu kalau rezimnya ganti akan memberikan izin lagi dengan berbagai alasan di situ ada kepentingan politik. Bukan berarti yang #2019GantiPresiden ini anti-NKRI, tapi ada pemanfaatan di situ,” ujar dia.
Diketahui aksi 2019 Ganti Presiden sebelumnya sempat digelar di Tugu Pahlawan Surabaya. Hanya saja, aksi tersebut dibubarkan pihak kepolisian karena tidak mengantongi izin. Massa #2019GantiPresiden sempat terlibat saling dorong dengan kelompok yang anti.
Tudingan lebih keras dilontarkan Gerakan Pemuda Ansor Surabaya. Ada kolaborasi antara kubu khilafah dan kubu politisi yang anti Jokowi dalam aksi ganti Presiden tersebut. “Seharusnya politisi jangan mau melakukan kolaborasi dengan khilafah yang anti demokrasi,” kata Bendahara PC GP Ansor Surabaya Aries A. Yusuf.
Baca Juga: Banser Jatim: Organisasi Makar, HTI Wajib Diusir dari Indonesia
Tudingan itu diperkuat dengan temuan pihaknya bahwa HTI bersama-sama inisiator gerakan deklarasi ganti presiden pernah mengambil tapping gambar bersama. Pada saat itu mereka mengucapkan #2019GantiPresiden.
“Kemudian dari pihak HTI ngomomg 2019 ganti sistem. Jadi sejak awal dua kubu ini melakukan kolaborasi anti sistem berpolitik kerakyatan yang cerdas,” ungkapnya.
Humas Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, Tjetjep M. Yasien telah membantah tudingan soal gerakannya ditunggangi HTI atau kelompok-kelompok lain yang prokhilafah.
Ia menegaskan bahwa gerakan ini murni perjuangan dari sukarelawan #2019GantiPresiden maupun masyarakat yang peduli dan kecewa terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. “Itu fitnah yang kejam. Kami tidak ada yang menunggangi dari khilafah atau segala macam,” ujar Tjetjep.
