GP Ansor Ungkap Banyak PNS dan Pejabat Teras BUMN Dukung Khilafah
Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor H Yaqut Cholil Qoumas (santrinews.com/ist)
Jakarta – Tingkat penolakan terhadap Pancasila ternyata cukup mengkhawatirkan. Banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga pejabat teras Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung berdirinya negara khilafah.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor H Yaqut Cholil Qoumas usai menemui Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.
Baca: Banser: Bersihkan Indonesia dari Khilafah
“Misalnya di ASN itu sudah banyak kelompok-kelompok pengusung khilafah itu yang pengen negara lain selain Indonesia masuk di sana. Di pejabat teras BUMN juga sudah banyak,” kata Gus Yaqut
Yaqut mengatakan telah melaporkan hal tersebut ke Presiden Jokowi. “Dan kita minta ketegasan Presiden untuk menindak orang-orang itu,” tegasnya.
Yaqut tak merinci pejabat teras dari BUMN mana saja yang bergabung ke kelompok pengusung khilafah. Dia juga tak menyebut kelompok-kelompok yang disebutnya mengusung ideologi khilafah.
Ia hanya menegaskan bahwa GP Ansor selalu bekerja sama dengan pemerintah, berkonsolidasi untuk membantu negara, pemerintah, Presiden melawan kelompok-kelompok ini.
Baca juga: Satu Truk Bendera HTI Sengaja Dikirim ke Garut di Hari Santri
Gus Yaqut menyadari pemerintah tak bisa langsung memecat maupun melakukan mutasi terhadap ASN yang terlibat dalam gerakan pengusung khilafah karena terbentur Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.
Meskipun demikian, Gus Yaqut mengaku menyarankan kepada Jokowi untuk merivisi UU tersebut selepas pemilihan presiden agar pemerintah memiliki ruang gerak yang cukup menindak orang-orang yang atau kelompok pendukung khilafah tersebut.
Baca juga: Dulu PKI Ingin Bubarkan Banser, Sekarang HTI
Gus Yaqut menegaskan, GP Ansor maupun Banser akan membantu pemerintah melawan kelompok radikal yang mengusung berdirinya negara khilafah atau minimal memperjuangkan NKRI Bersyariah. Bahkan, kata dia, pihaknya sudah beberapa kali berbenturan dengan kelompok tersebut.
“Kita akan berkonsolidasi, kita akan lakukan konsolidasi untuk membantu negara, pemerintah, presiden dalam hal ini melawan kelompok-kelompok ini,” pungkasnya. (us/cnn)
