Gusdurian Desak Presiden SBY Segera Bubarkan FPI
Surabaya – Desakan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) kian kencang. Komunitas pecinta Gus Dur atau Gusdurian Jawa Timur kembali mendesak pemerintah agar segera membubarkan ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab itu.
Â
Desakan komunitas Gusdurian Jatim itu menyusul insiden bentrok antara massa FPI dengan warga Blimbing Paciran Lamongan, Senin 12 Agustus 2013, dini hari.
Â
“Sejalan dengan sikap banyak ormas termasuk PBNU, kami juga mendesak Presiden SBY menunjukkan nyalinya untuk segera menggunakan kewenangannya membubarkan FPI,” kata Koordinator Gusdurian Jatim, Aan Anshori, dalam siaran persnya.
Menurut dia, jika pemerintah tidak berani, maka Gusdurian meminta agar SBY mundur dari jabatannya. Ia menilai, penundaan pembubaran FPI menunjukkan bahwa keberadaan SBY semakin menimbulkan banyak mudharat terhadap masyarakat.
Â
“Oleh karenanya presiden perlu memikirkan serius pilihan untuk mengundurkan diri karena terbukti telah gagal melawan aksi premanisme organisasi tersebut,” tandasnya.
Â
Insiden itu, dikabarkan dipicu aksi sweeping massa FPI terhadap warga yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap istri salah satu anggota atau simpatisan FPI.
Bentrok yang melibatkan lebih dari 42 orang massa FPI ini menyebabkan seorang warga terluka parah akibat sabetan senjata tajam. Tidak hanya itu sebuah rumah dan dua sepeda motor dikabarkan ikut dibakar.Â
Â
Aan Anshori menilai, insiden kekerasaan tersebut menunjukkan dua hal. Pertama, FPI merasa berada di atas hukum sehingga seringkali menggunakan cara-cara premanisme dalam menyelesaikan persoalan.
Â
Kedua, lanjut dia, amarah warga merupakan bentuk ketidakpercayaan warga atas loyonya negara atau aparat hukum dalam menghadapi perilaku organisasi FPI tersebut.
Â
Dia juga mendesak kepada kepolisian Lamongan dan Polda Jatim agar berani memproses hukum seluruh pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut, termasuk terhadap 42 orang lebih yang diberitakan merupakan anggota atau simpatisan FPI.
Â
“Kami juga meminta seluruh masyarakat untuk mengedepankan dialog tanpa kekerasan dalam menyikapi berbagai perbedaan yang ada. Dialog merupakan pilihan terbaik yang bermartabat untuk menyelesaikan berbagai masalah,” pungkasnya. (jaz/onk)