Mandul, ISED Bangkalan Desak Pemerintah Bubarkan BPWS

Para pengendara saat memasuki pintu tol Suramadu (santrinews.com/dok)

Bangkalan – Institution of Social Economy and Democracy (ISED) Bangkalan, Jawa Timur mendesak pemerintah untuk membubarkan Badan Pembangunan Wilayah Surabaya Madura (BPWS). Alasannya, keberadaan BPWS selama ini mandul.

“Sejak dibentuk, BPWS telah gagal menjalankan amanatnya,” kata Direktur ISED Bangkalan Mahalli Wasit, dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Sabtu, 14 Pebruari 2015.

BPWS dibentuk pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008, sebagai badan khusus untuk menata dan mengelola pembangunan di sekitar Jembatan Suramadu, pasca jembatan itu resmi dioperasikan pada 10 Juni 2009.

Mahalli menjelaskan, awalnya rakyat Madura menaruh harapan terhadap keberadaan jembatan Suramadu dan BPWS sebagai pelaksana program pembangunan akan membawa banyak perubahan bagi kehidupan masyarakat Madura ke arah yang lebih baik.

“Tapi faktanya sampai sekarang keberadaan BPWS belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Madura. Jadi sebaiknya dibubarkan saja,” tegasnya.

Menurut Mahalli, keberadaan BPWS belum mampu mendorong kemajuan Madura. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan BPWS dibentuk sebagai upaya untuk mensenjahrakan masyarakat Madura.

“Ini aneh, padahal kucuran anggaran dana cukup besar untuk BPWS untuk melaksanakan program kerja guna menjembatani percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Madura,” ujaranya heran.

“Mahluk bernama BPWS selama ini hanya menghabiskan anggaran saja, bentuk programnya tidak ada,” imbuh dia kesal.

Selain itu, lanjut Mahalli, keberadaan BPWS mereduksi peran pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya masing-masing. Menurut dia, pembentukan BPWS bertentangan dengan semangat Otonomi daerah yang telah memberikan hak otonom kepada daerah masing-masing.

“Jadi kembalikan kepada pemerintah daerah di Madura untuk mengelolanya. Sesuai semangat Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah harus harus mengambil alih peran dan fungsi BPWS yang nyata-nyata terbukti telah gagal,” tegasnya. (ham/ahay)

Terkait

Daerah Lainnya

SantriNews Network