Kasus Penyadapan
PMII Desak Pemerintah Bersikap Lebih Tegas
Para aktivis PMII Malang, saat aksi tolak kenaikan harga BBM, di halaman gedung DPRD Kota Malang, Kamis, 22 Maret 2012 lalu (kompas/santrinews.com)
Tulungagung – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tulungagung, Jawa Timur, mendesak pemerintah Indonesia lebih tegas dalam menyikapi aktivitas penyadapan yang dilakukan badan intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat negara lainnya.
“Penyadapan terhadap aktivitas komunikasi presiden selaku simbol pemerintahan, keluarganya, serta sejumlah pejabat negara Indonesia itu sama halnya dengan pelecehan. Pemerintah sudah seharusnya bertindak tegas,” seru Ketua PC PMII Tulungagung, Sistupani WK, saat berunjuk rasa di perempatan Tamanan, Kota Tulungagung, Jumat, 23 November 2013.
Ia juga menyesalkan lemahnya sistem pertahanan Indonesia di bidang teknologi informasi sehingga jalur telekomunikasi presiden dan sejumlah pejabat negara maupun militer Indonesia mudah disadap (“intercept”) oleh intelijen Australia.
Menurut dia, seperti dilansir Antara, pemerintah harus segera instropeksi dalam memperkuat sistem pertahanan di era global, seiring kemajuan teknologi informasi sehingga tidak menjadi “bulan-bulanan” negara lain.
Selain mendesak pemerintah tegas menyikapi insiden penyadapan oleh badan intelijen Australia, sejumlah poster maupun orasinya dari para aktivis PMII Tulungagung juga menyerukan agar masyarakat Indonesia memboikot semua produk yang berasal dari negeri Kanguru tersebut.
Gerakan boikot menurut Sistupani merupakan cara cerdas bagi masyarakat dalam mewujudkan rasa empati sekaligus mengekspresikan semangat nasionalisme demi melawan segala bentuk pelecehan yang dilakukan Australia terhadap rakyat Indonsia.
“Tolak penyadapan, sampaikan nota protes resmi kepada (pemerintah) Australia, dan boikot produk-produk mereka,” seru Sistupani disambut yel-yel oleh sejumlah aktivis PMII lainnya.
Setelah beberapa lama berorasi dari tepi perempatan Tamanan, Kota Tulungagung, para aktivis PMII itu lalu membubarkan diri. Pemerintah Indonesia sejauh ini telah melakukan sejumlah langkah diplomatik untuk memprotes tindakan penyadapan yang dilakukan badan intelijen negeri Kanguru, di antaranya pemanggilan Dubes Indonesia di Australia. (lik/ahay)
