Komisioner KPU Dipolisikan PKPI, LBH Ansor Pasang Badan

Anggota KPU RI Hasyim Asy'ari (santrinews.com/tempo)

Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor siap memberikan advokasi kepada Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari yang dipolisikan oleh Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

“Kami siap memberikan advokasi sebagai salah satu ikhtiar LBH Ansor untuk mengawal jalannya demokrasi secara sehat dan bermartabat,” kata Koordinator Bidang Litigasi dan Advokasi LBH Ansor, Dendy Zuhairil Finsa, dala keterangan tertulisnya yang diterima SantriNews.com, Selasa malam, 17 April 2018.

Baca: Proses Hukum La Nyalla, Banser Siap Di Belakang Kejati Jatim

Diberitakan, PKPI telah resmi melaporkan Hasyim Asyari ke Polda Metro Jaya, Senin, 16 April 2018. Laporan itu mempermasalahkan pernyataan Hasyim yang berencana mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan PTUN. Putusan itu meloloskan PKPI menjadi partai peserta Pemilu 2019.

Laporan PKPI dengan nomor TBL/2088/IV/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 16 April 2018, itu Hasyim diduga melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik sesuai Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 310 dan atau Pasal 311 KUHP.

Baca Juga: Hasyim Asyari Kibarkan Bendera Banser di Forum Konfrensi Ilmuan Dunia di Jepang

Kuasa hukum PKPI Reinhard Halomoan menjelaskan, pada laporan itu, pihaknya menyertakan barang bukti berupa putusan PTUN yang meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2019.

Selain itu, peraturan MA yang menyatakan putusan PTUN sengketa pemilu bersifat final sehingga tidak bisa dibanding, kasasi maupun PK. Dia juga menyerahkan screenshot atau tangkapan layar tentang materi pemberitaan yang memuat pernyataan Hasyim.

Baca Juga: Ansor Jatim Dukung Langkah NU Inisiasi Islah Nasional

Reinhard mengatakan PKPI keberatan dengan pernyataan Hasyim bahwa jika PK diterima hakim Mahkamah Agung (MA), KPU akan mencoret PKPI sebagai peserta Pemilu 2019.

Reinhard menuding pernyataan Hasyim itu sebagai bentuk “teror” yang merugikan PKPI karena berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap partai yang dipimpin AM Hendropriyono tersebut.

Menurut Reinhard, pernyataan Hasyim mengenai rencana mengajukan PK sebagai pendapat pribadi dan tidak mewakili KPU.

Namun, LBH Ansor berpendapat lain. Dendy menilai, Hasyim Asy’ari melontarkan pernyataan itu dalam kapasitanya sebagai Komisioner KPU bidang hukum, dan Hasyim menjalankan fungsinya atas jabatan tersebut.

Menurut Dendy, tindakan PKPI tersebut sangat berlebihan dan merupakan tindakan intimidasi terhadap lembaga negara yang akan menempuh upaya hukum.

Dendy menjelaskan bahwa dalam suatu proses hukum, baik dalam ranah sengketa perdata, pidana ataupun tata usaha negara, mengajukan upaya hukum luar biasa dalam bentuk mengajukan PK adalah hal biasa dan hal tersebut merupakan hak para pihak.

“Tidak ada yang boleh melarang ataupun melakukan intimidasi dalam bentuk membuat laporan kepada pihak kepolisian,” kata Dendy.

LBH Ansor memandang aneh langkah PKPI melaporkan Hasyim tersebut. Apalagi faktanya PKPI sudah mendapatkan hak hukumnya yaitu telah ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU sesuai putusan PTUN.

Karena itu, LBH Ansor menyarakan PKPI untuk tidak meneruskan langkah pelaporan tersebut. Sebab, menurut Dendy, langkah itu justru akan merugikan PKPI sendiri. “PKPI akan dipandang sebagai upaya kriminilisasi terhadap pejabat negara,” pungkasnya.

Sementara itu, Hasyim Asyari menyatakan akan menghadapi PKPI yang melaporkannya ke polisi. “Saya akan bertanggung jawab terhadap ucapan dan tindakan sebagai anggota KPU,” ujarnya. (*)

Terkait

Nasional Lainnya

SantriNews Network