Mahfud MD Persilakan Ulama Kritik Pemerintah
Jakarta – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak anti kritik. Pemerintah senantiasa membuka diri. Mahfud mempersilakan masyarakat untuk mengkritik pemerintah.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam forum silaturahmi antara pemerintah dan tokoh lintas agama yang digelar Jami’iyyah Ahlith Thariqah al- Mu’tabarah an-Nahdiliyyah (Jatman), Kamis, 18 Nopember 2021.
“Silahkan kritik pemerintah, kita tidak pernah anti kritik, tetapi beri kesempatan juga bagi pemerintah untuk menjawab kritik dengan data,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, pemerintah juga manusia yang memiliki khilaf dan salah. “Kritik menuju jalan kebaikan,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini di hadapan tokoh-tokoh agama.
Mahfud menambahkan, kerja sama ulama dengan pemerintah merupakan hal yang sangat penting. Sebab, kata dia, ulama memberikan bimbingan moral yang baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Ulama juga sangat penting dalam menjaga menjaga negara.
“Jadi di sini menjadi terlihat betapa ulama, dan umaro, TNI, Polri, Kemenko Polhukam dan pemerintah pada umumnya bekerjasama dengan ulama menjadi penting,” tandasnya.
Mahfud menyebut hubungan ulama dan pemerintah juga berfungsi menjaga urusan-urusan keagamaan di Indonesia. Salah satunya seperti kebebasan beribadah.
Selain itu, lanjut Mahfud, ulama memiliki fungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Saat masyarakat memiliki pandangan berbeda mengenai kebijakan pemerintah misalnya, kata Mahfud, ulama bisa berperan memberi nasehat kepada pemerintah maupun masyarakat.
“Di sini peran ulama menjembatani antara pemerintah dan rakyat yang kadangkala itu ada perbedaan, antara kebijakan dan tanggapan rakyat,” tandasnya. (red)
