Muktamar NU 2015
Sibuk Bermanuver, Kinerja Kepala BNP2TKI Diminta Dievaluasi
Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid (santrinews.com/dok)
Jakarta – Konsolidator Nasional Garda Muda Nahdatul Ulama (GMNU), Fairouz H. Anggasoeto menilai keterlibatan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemud Ansor Nusron Wahid terlalu jauh dalam ikut penentuan mekanisme pemilihan pimpinan NU di Muktamar ke 33 di Jombang, 1-5 Agustus mendatang.Â
Padahal, Nusron memiliki tanggungjawab besar sebagai Kepala BNP2TKI di tengah berbagai persoalan TKI yang belum terpecahkan hingga saat ini. “Harusnya Nusron lebih menunjukkan kapasitasnya sebagai Kepala BNP2TKI,” kata Fairouz kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 20 Juni 2015.
Fairouz meminta Nusron agar memperlihatkan prestasi sebagai kader NU dengan mengurus TKI secara benar dan membuktikan kerjanya secara fokus dalam menanggulangi persoalan-persoalan TKI. “Dimana saat ini banyak masalah TKI tidak terurus. Ini akan mencoreng NU jika tidak memberikan kinerja yang maksimal,” tegasnya.
Menurut Fairouz, Nusron sebaiknya berkonsentrasi penuh mengabdikan dirinya terhadap nasib para TKI. Apalagi, kata Fairouz, baru-baru ini BNP2TKI tengah disorot kinerjanya setelah ditemukan indikasi penjualan 200 TKW yang akan dikirimkan ke Timur Tengah.
“Dimana masih ada 161 WNI terancam hukuman mati atas tuduhan berbagai kasus pidana di luar negeri. Ditambah lagi adanya temuan komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat melakukan kunjungan kerja ke Abu Dhabi awal Juni 2015 lalu menemukan adanya pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) informal ke Abu Dhabi. Bahkan diindikasikan kuat para TKW informal ini adalah korban perdagangan orang karena berdasarkan informasi yang didapat Komite III DPD, terdapat 200 TKW informal yang datang ke Abu Dhabi siap diperjualbelikan,” ungkapnya.
Fairouz mengaku prihatin dengan cara Nusron yang menunjukkan dirinya kepada publik lebih mengurus suksesi pemenangan salah satu calon pimpinan PBNU daripada memaksimalkan tanggungjawabnya sebagai Kepala BNP2TKI.
Untuk itu, Fairouz meminta pemerintah untuk mengevaluasi kinerja Nusron. “Kami Garda Muda NU meminta presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Nusron sebagai Kepala BNP2TKI,” tegasnya.
Fairus mengaku khawatir dengan gaya verbal Nusron mengatur mekanisme pemilihan Rais Amm PBNU. Sebagai pejabat publik, Nusron sebaiknya bisa memperlihatkan netralitasnya dalam Muktamar ke 33 NU di Jombang nanti.
“Dia seharusnya tidak berlagak mengatur-ngatur para kiai, alim ulama NU untuk sesuai dengan keinginannya. Yang saya soroti Nusron melanggar etika keadaban di NU, Nusron ini sudah mau mengatur, mendominasi, mengkooptasi kiai alim ulama yang ditokohkan, yang paling ditakdimi di NU. Dan dia nggak punya hak,” tandasnya.
Sebelumnya, Nusron Wahid mengusulkan 20 nama kiai sepuh yang dinilainya layak masuk menjadi anggota Ahlul Halli Wal Aqli (Ahwa) untuk memilih Rais Amm PBNU pada Muktamar ke-33 NU di Jombang nanti.
Sikap tersebut dianggap telah mengganggu pikiran banyak masyarakat di kalangan NU karena dianggap sebagai mekanisme yang melanggar AD/ART. Lebih-lebih, usulan Nusron ditentang oleh sejumlah banyak Pengurus Wilayah NU dan Pengurus Cabang NU (PCNU). (us/onk)
