Jelang Pelantikan Jokowi, Pimpinan MPR Temui Ketua Umum PBNU
Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama KH Said Aqil Sirodj, di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu 18 Agustus 2014. Dalam pertemuan itu Zulkifli Hasan didampingi tiga Wakil Ketua MPR E.E. Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Sapta Odang.
Zulkifli Hasan mengatakan, kedatangan pimpinan MPR dalam rangka menyampaikan undangan kepada ketua umum PBNU untuk hadir pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla, pada Senin 20 Oktober 2014.
“Kami mengundang Ketua Umum PBNU untuk hadir dalam acara pelantikan tanggal 20 Oktober 2014, karena momen kebangsaan itu harus dihadiri seluruh elemen bangsa,” kata Zulkifli Hasan, seusai melakukan pertemuan secara tertutup.
Pertemuan itu berlangsung singkat, hanya sekira 20 menit dari mulai pukul 8.10 hingga pukul 8.30 WIB. Dalam pertemuan itu, Zulkifli juga menyampaikan beragam isu dan proses pelantikan serta meminta bantuan doa agar proses pelantikan berjalan lancar.
“Kami mohon doanya Pak Kiai (Said Aqil), semoga pelantikan presiden dan wakil presiden bisa menjalan lancar,” kata Zulkifli.
Kedatangan pimpinan MPR RI itu diterima KH Said Aqil Sirodj bersama Sekretaris Jenderal PBNU H Marsudi Syuhud, Bendahara Umum PBNU H Bina Suhendra, Ketua PBNU H Iqbal Sullam, serta Bendahara H Nasyirul Falah Amroe dan Sekretaris Umum PP PSNU Pagar Nusa Muchamad Nabil Haroen.
Zulkifli menjelaskan, para tokoh yang diundang pada pelantikan presiden dan wakil presiden adalah tokoh politik, mantan presiden, mantan wakil presiden, dan tokoh agama. Menurut dia, kehadiran mereka diharapkan mampu meredam tensi politik yang belakangan memanas.
Menurut Zulkifli, pelantikan tersebut bisa dijadikan momentum bersatunya seluruh komponen bangsa untuk menyongsong Indonesia lebih baik lagi di massa yang akan datang.
“Kita untuk mempersatukan tidak mudah, isunya awal-awal luar biasa, pemboikotan, penjegalan. Oleh karena itu, kami proaktif. MPR pada prinsipnya berdiri di atas politik kebangsaan sehingga bisa mengayomi semua kelompok,” ujarnya. (ahay)
