Ansor-PMII Bandung Dampingi Korban PHK

Makmun Yusuf · Rabu, 30 September 2015 - 16:22 WIB

Bandung – Maraknya korban PHK tahun 2015 membuat orang-orang yang memiliki empati untuk berbuat. Di kaum borjuasi yang sibuk berasyik-masyuk dengan kehidupan dirinya, ternyata masih ada kelompok yang peduli untuk warga kelas bawah.
 
Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bandung dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bandung adalah dua organisasi NU yang melakukan itu. Berhimpun melalui tali pergerakan di Nuindo Institut, Ketua GP Ansor Kabupaten Bandung, Hasan Basri, Ketua PMII Kota Bandung Ahmad Riyadi dan kawan-kawan saat ini berkonsentrasi untuk memberikan solusi bagi korban PHK.
 
Riyadi mengatakan, melalui Nuindo Institut kami menyatu, bergerak langsung ke basis-basis buruh di sekitar Bandung Raya.
 
“Ada banyak buruh yang diPHK dan tidak mendapatkan kepastian ekonomi. Kita sebagai orang Islam wajib memperhatikan kaum mustad’afin. Kita kurangi perdebatan soal wahabi, salafi, syiah dan lain-lain karena itu tidak produktif. Orang Islam itu mesti menggunakan otaknya untuk memilah mana isu yang penting direspon dan mana yang tidak,” ujarnya, di Kantor Nuindo, Jalan Sancang Kota Bandung.
 
Dalam pandangan Riyadi, banyak kelas menengah dari kalangan Islam, termasuk di NU sendiri yang genit, sibuk urusan personal, dan lupa spirit solidaritas. Kasihan pendiri NU kalau melihat perilaku pengurus NU yang sibuk urusan sempit. Sibuk ibadah personal lupa tanggungjawab sosial itu bukan etos NU yang bijaksana.
 
“Kita harus berbuat untuk kaum mustad’afin. Spirit Islam harus diarahkan untuk pembebasan kaum buruh, petani dan nelayan. Orang NU harus sadar ajaran Islam itu yang utama adalah membebaskan kaum mustad’afin. Bukan NU kalau tidak membela kaum bawah,” ujarnya.
 
Sementara itu Ketua GP Ansor Kabupaten Bandung Hasan Basri berpendapat, bahwa melalui Nuindo Institut itu, jaringan yang telah diperkuat agar semakin tajam melakukan gerakan menyantuni korban PHK.
 
“Kita bergerak secara sistematis, rasional, dan mempertimbangkan asas manfaat. Bukan sekadar bergerak spontan karena urusan ekonomi, apalagi urusan ekonomi kaum bawah tergolong rumit.

Bahkan yang terpenting dari gerakan ini adalah pendampingan sehingga korban PHK nantinya bisa mendapatkan pekerjaan atau wirausaha mandiri secara berkelanjutan,” terangnya.
 
Hasan mengatakan, banyak potensi alam dan SDM yang perlu dikembangkan di kawasan Bandung Raya. Tetapi selama ini pemerintah daerah kurang serius memetakan persoalan-persoalan ekonomi, belum lagi dalam mengambil tindakan. Akibat dari lambatnya bertindak itu, anggaran yang sudah tersedia pun ternyata tidak diserap.
 
“Kalau sudah begitu siapa yang harus bertindak? Pemerintah adalah pilar utama karena itu mereka bertanggungjawab. Tetapi organisasi massa mesti juga bersinergi agar program untuk korban PHK itu cepat-cepat terserap,” jelasnya. (suf/jsz)