Kiai dan Elemen Masyarakat Datangi Kejari Bangkalan
Bangakalan – Forum Silaturahim Stakeholder (Forsis) mendatangi kejaksaan negeri (Kejari) Bangkalan. Mereka mendasak Kejari serius dalam penegakan hukum. Pasalnya, selama ini penegak hukum di Bangkalan lemah dan tebang pilih.
Gabungan Forsis yang terdiri dari Tokoh masyarakat, kiai, anggota Dewan, praktisi hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka mendorong penegak hukum Bangkalan mengusut tuntas kasus yang ada.
“Kedatangan kami ini untuk meminta ketegasan Kejari dan kerjasama dalam mendorong penegakan hukum,” kata Koordinator Forum Silaturahmi Steak Kholder (Forsis) Kabupaten Bangkalan, KH Achmad Ali Ridho, Senin 10 Agustus 2015.
Dijelaskan kehadirannya bersama elemen masyarakat yang tegabung dalam Forsis ini untuk memberikan data-data kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkalan tahun 2014. “Kami juga memberikan data terkait kebocoran anggaran tahun 2014,” terangnya.
Hal senada juga sampaikan ketua Poros Pemuda Jawa Timur Mahmudi Ibnu Khotib. Dia mengaku memiliki banyak bukti terkait dengan kebocoran APBD 2014 bisa masuk kategori tindakan pidana. “Kami banyak bukti dukomen-dokumen SPJ asli dan SPj palsu SKPD, silahkan kejari kalau mau meminta untuk memfotocopy,” tegasnya.
Sementara hal yang sama dipaparkan Yasin Marseli mengatakan kejari di Bangkalan harus serius menangani kasus hukum. Padahal di pemkab masih banyak SKPD yang tersangkut kasus. “Kami kesini meminta kejari serius menangani kasus hukum,” singkatnya.
Kepada anggota Forsis yang hadir dalam audensi tersebut, Kajari Bangkalan, Soelistiyanto berjanji akan meningkatkan penegakan hukum di kabupaten Bangkalan. “insya Allah kedepan penegakan hukum akan kita tingkatkan, dan kami kita bisa saling bersinergi,” tandasnya. (mam/jaz)
