Hasil Muskercab

NU Surabaya: Taman Bungkul Harus Ditata Bernuansa Religi

Mahrus Ali · Senin, 28 Maret 2016 - 07:30 WIB

Para Pengurus PCNU Kota Surabaya berfoto bersama usai Muskercab di Trawas (santrinews.com/ist)

Surabaya – Komisi Rekomendasi Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) Nahdlatul Ulama Kota Surabaya  merekomendasikan agar pemerintah menata ulang Taman Bungkul agar Bungkul menjadi ruang terbuka hijau bernuansa religi.
 
Ketua PCNU Surabaya Dr Muhibbin Zuhri mengaku sangat bangga dengan keberadaan Taman Bungkul seperti sekarang ini. Tamannya rindang dan lebih tertata rapi. Hingga mendapat penghargaan kelas dunia sebagai salah satu taman kota terbaik.

Hanya saja, dia mengingatkan kalau di dekat Taman Bungkul ada makam seorang waliyullah yang sangat dihormati oleh warga Nahdliyin. 
 
“Peziarah merasa terganggu dengan acara-acara yang diadakan di Taman Bungkul.  Sound system ribuan watt mengusik kekhusukan peziarah yang sedang berdoa, berzikir dan membaca Alquran di Taman Bungkul,” terang Muhibbin yang memimpin NU Surabaya dengan tagline NU Urban ini, Senin, 28 Maret 2016.
 
Dia meminta polisi tidak memberikan izin keramaian untuk acara yang menggunakan pengeras suara yang memekakkan telinga di Taman Bungkul. Selain itu, Taman Bungkul juga masih jadi tempat jujugan muda mudi untuk pacaran yang cenderung ke perbuatan maksiat.
 
“Dulu Bu Risma (walikota Surabaya) juga pernah mengatakan akan meminta bantuan tim dari ITS untuk membuat design Taman Bungkul dengan nuansa religi. Kami ingin tau sejauh mana progress-nya,” ungkapnya.
 
Muskercab NU Surabaya yang digelar pada 26-27 Maret 2016 di salah satu hotel di Trawas, itu dibuka oleh Sekretaris PWNU Jatim Prof Dr Muzakki dan dihadiri sejumlah kiai NU. Di antaranya KH Asep Syaifuddin Chalim, KH Mas Sulaiman, dan KH Mas Yusuf Muhajir, KH Mas Mahfudz.
 
Sekitar 170 peserta dari 24 pengurus MWC (Majelis Wakil Cabang), lembaga dan badan otonom (Banom) NU Surabaya mengikuti Muskercab. Mereka sangat antusias membahas program-program untuk masa khidmat selama 5 tahun ke depan.

Sejumlah program itu dibahas di Komisi Pengembangan Dakwah dan Budaya, Komisi Pengembangan Pendidikan, Komisi Pengembangan Perekonomian, Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan  Umat, Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Komisi Pengembangan paham Aswaja (Ahlussunnah wal Jamaah), Komisi Advokasi dan Optimalisasi Aset, dan Komisi Rekomendasi. (rus/onk)