Anak Muda NU Jatim Desak Amien Rais Minta Maaf
Forum Anak Muda NU Jawa Timur saat menggelar aksi di depan Kebun Binatang Surabaya (dok/santrinews.com)
Surabaya – Forum Anak Muda Nahdlatul Ulama (FAMNU) Jawa Timur memprotes sikap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais yang mencampuri urusan pilihan politik warga NU. Mantan Ketua MPR tersebut diminta harus segera meminta maaf kepada warga nahdliyin.
“Tidak selayaknya politisi senior bersikap semacam itu dan memberi contoh politik yang tidak beretika,” kata Koordinator FAMNU Jawa Timur, M Irfan, saat menggelar aksi di depan Kebun Binatang Surabaya, Selasa 3 Juni 2014.
FAMNU menggelar aksi itu untuk merespon pernyataan Amien Rais bahwa NU tidak 100 persen solid dalam mendukung pasangan Jokowi-JK, karena sebagian besar ke Prabowo-Hatta. “Kalau NU sebagian besar ke Prabowo-Hatta. Artinya NU tidak 100 persen solid,” kata Amien beberapa waktu lalu.
Irfan mengingatkan masyarakat terutama warga NU bahwa Amien Rais adalah salah satu tokoh yang menjadi aktor dibalik penjatuhan Gus Dur dari kursi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2001.
“Harus diingat bahwa lengsernya Gus Dur dari kursi Presiden bukan karena kasus Bruneigate dan Buloggate seperti yang dituduhkan. Pelengseran itu adalah upaya konspirasi yang menodai konstitusi dan demokrasi di Indonesia,” ujarnya.
Kala itu, DPR mengeluarkan memorandum I kepada Gus Dur yang isinya bahwa beliau patut diduga melanggar haluan negara. Gus Dur menolak menghadiri pertemuan dengan DPR, sehingga DPR marah. Penolakan kehadiran Gus Dur bukan tanpa alasan. Sebab, dalam Tap MPR disebutkan bahwa memorandum bisa dikeluarkan jika Presiden sungguh-sungguh telah melanggar, bukan hanya patut diduga. Kemudian DPR mengeluarkan memorandum II.
“Padahal seharusnya memorandum II ini bisa dikeluarkan oleh DPR minimal tanggal 1 Agustus, tapi memorandum ini dikeluarkan tanggal 23 Juli, kurang 1 minggu dari tanggal yang seharusnya,” tegasnya.
Ditegaskan Irfan, saat itu Gus Dur bersusah payah memperjuangkan keutuhan NKRI, sesuai dengan khittah NU bahwa NKRI adalah harga mati yang tidak bisa diganggu gugat.
Bahkan, Irfan menambahkan, kalau mau konsisten, sebaiknya juga diulang pernyataan Amien Rais tanggal 2 September 1998 yang menyebut Prabowo Subianto harus diseret ke Mahkamah Militer untuk mengetahui motif penculikan terhadap aktivis prodemokrasi.
Anehnya, kata Irfan, sekarang Amien justru menjadi salah satu pendukung utama Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden. “Tidak salah kalau Amien Rais dibilang sebagai tokoh paling tidak konsisten di Indonesia,” tandasnya.
Ia menyatakan, sebagai seorang politisi senior, Amien Rais seharusnya mengajarkan sikap politik yang hati-hati dan santun kepada anak-anak muda. Misalnya dalam penggunaan idiom agama dalam politik, seperti keterlibatan NU dalam politik, istilah perang badar dalam politik, dan sebagainya.
“Politik itu tidak boleh dilakukan dengan menggadaikan prinsip-prinsip etika. Jangan menggadaikan etika untuk pragmatisme. Seperti koalisi PDS dengan PKS, atau koalisi kelompok moderat dengan kelompok radikal dalam politik,” tandasnya. (jaz/ahay)
