Atribut NU dan Muhammadiyah Dilarang Dibawa Saat Demo Ahok 4 November
Dari kanan - Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj, Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin, dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 1 November 2016 (santrinews.com/antara)
Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melarang atribut Ormas Islam terbesar di Indonesia ini digunakan saat demonstrasi pada 4 November 2016.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menyatakan, pihaknya tidak bisa melarang warga NU untuk ikut demonstrasi menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai menistakan agama.
Sebab, menurut Kiai Said, demo adalah hak warga yang dijamin undang-undang selama dilaksanakan dengan tertib dan sesuai ketentuan.
“Demonstrasi itu kan haknya seluruh warga negara yang menggunakan sistem demokrasi, asal demokrasi yang beretika, beradab, tidak anarkistis,” kata Kiai Said Aqil usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 1 November 2016.
Kendati demikian, ia meminta agar demonstrasi tersebut tidak membawa atribut Nahdlatul Ulama. Sebab, NU secara kelembagaan tidak ikut serta dalam demonstrasi tersebut.
“Jangan sampai pakai bendera Ansor, bendera NU, itu yang saya larang,” kata kiai peraih gelar doktor dari Universitas Ummul Qura Makkah ini.
Pendapat serupa disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang juga mengikuti pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana.
Ia mengatakan, pemerintah saja tidak bisa melarang warganya untuk berdemo. Namun, warga Muhammadiyah yang berdemonstrasi diminta tidak membawa atribut organisasi.
“Pesan kita adalah demo dengan akhlak yang mulai, jaga kepribadian Muhammadiyah dan tidak boleh membawa dan mengatasnamakan atribut organisasi,” kata Haedar.
Dalam pertemuan di Istana tersebut, ikut hadir 10 perwakilan MUI, 10 orang perwakilan Nahdlatul Ulama, dan 10 orang perwakilan Muhammadiyah. (us/onk)
