ISNU: Demokrasi di Indonesia Cenderung Transaksional
Ketua Umum PP ISNU, Ali Masykur Musa (santrinews.com/hady)
Malang – Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa menilai bahwa demokrasi di Indonesia saat ini bergeser menjadi sistem demokrasi yang cenderung anarkis dan membutuhkan biaya tinggi. Akibatnya, kekerasan dan tindakan korupsi pun tak dapat dihindari.
Ali Masykur Musa menyampaikan hal itu usai menjadi pembicara dalam seminar ‘Demokrasi dan Peta Politik Indonesia’ di Universitas Islam Malang (Unisma), Jumat, 28 Maret 2014.
“Politik di Indonesia cenderung dilakukan dengan mengandalkan uang atau money politic, sehingga sistem politik cenderung transaksional dan anarkisme,” ujarnya.
Menurutnya, anarkisme dalam politik terjadi karena tidak adanya keseimbangan antara kebebasan demokrasi dan keteraturan sosial. Selain itu, sistem demokrasi yang mengandalkan biaya tinggi akan melahirkan pemerintahan yang inefisien.
“Jika kepala daerah atau caleg dalam berpolitik mengandalkan biaya tinggi, maka saat menjadi pejabat mereka akan cenderung melakukan korupsi untuk mengembalikan modal,” tegasnya.
Imbas dari pemerintahan yang inefisien tersebut, sambung Ali, postur anggaran pemerintahan menjadi tidak sesuai. Mayoritas anggaran pemerintah pun digunakan untuk kepentingan politik demi mengembalikan modal.
“Anggaran bantuan sosial (bansos) adalah make up dari perencanaan yang sebenarnya digunakan untuk biaya politik,” imbuhnya.
Untuk itu, seperti dilansir laman beritajatim, mantan ketua umum PMII ini mengusulkan agar pembangunan sistem demokrasi di Indonesia disesuaikan dengan hukum yang ada.
“Tanpa penegakan hukum, demokrasi di Indoneisa bisa menyebabkan penyimpangan keuangan negara,” katanya
Ali Masykur juga mengusulkan agar demokrasi diarahkan ke pendidikan politik, tidak hanya sekedar mobilisiasi massa. “Demokrasi juga harus diarahkan pada orientasi program yang mensejahterakan rakyat,” pungkasnya. (hay)
