Kasus Penyadapan
PMII Minta Pemerintah Boikot Produk Australia
Ketua Umum PB PMII, Addin Jauharudin (dok/santrinews.com)
Jakarta – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) meminta pemerintah Indonesia agar bersikap lebih tegas terkait kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia. Apalagi hingga saat ini pemerintah Australia tidak meminta maaf kepada Indonesia.
“Ini kan menunjukkan arogansi mereka (Australia),” kata Ketua Umum PB PMII Addin Jauharuddin, Selasa, 19 November 2013.
Sikap tegas itu, menurut Addin, misalnya dengan menarik Dubes RI untuk Austalia, dan memulangkan Dubes Australia di Jakarta ke negaranya serta memutus hubungan bilateral kedua Negara. Ini merupakan peringatan agar masalah seperti ini tidak terulang lagi.
Bahkan, lanjut Addin, seperti dilansir Republika, jika perlu pemerintah harus memboikot semua produk Australia yang ada di Indonesia.
“Kita negara dengan sejarah besar. Dengan sumber daya alam kita, dunia tahu Indonesia itu negara yang krusial,” tukasnya.
Jika Indonesia ‘lembek’ dalam menghadapi kasus ini, kedepan dipastikan akan terjadi lagi tindakan yang mungkin lebih menghina negara Indonesia. Sebab, pemerintah Australia menganggap Indonesia tidak memiliki sikap.
Selain itu, kata Addin, kasus penyadapan ini dapat dijadikan momentum bagi Indonesia untuk mengevaluasi semua produk perundang-undangan yang pro-asing. (jaz/ahay)
