Kontroversi Sistem AHWA
Soal Rais Amm, Elit NU Diminta Tidak Rampas Hak Warganya
Jakarta – Garda Muda NU meminta elit pengurus struktural PBNU tidak memaksakan pemberlakuan pemilihan Rais Amm PBNU dalam Muktamar ke-33 NU di Jombang pada 1-5 Agustus 2015 mendatang, dengan sistem musyawarah mufakat atau Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA).
“Elit NU sepertinya ingin mengambil alih hak warganya dalam memilih Rais Amm untuk diatur sendiri,” kata Konsolidator Nasioanal Garda Muda NU, Fairouz H Anggasuto, di Jakarta, Rabu malam, 3 Juni 2015.
Menurut Fairouz, mayoritas warga NU ingin memilih sendiri Rais Amm Syuriah PBNU melalui Rais Syuriah PCNU dan PWNU seluruh Indonesia. Ini terbukti dengan penolakan diberlakukannya sistem AHWA oleh mayoritas pengurus di tingkat wilayah dan cabang, baik Indonesia bagian timur, barat, maupun wilayah Jawa.
Warga NU sadar bahwa pemilihan Rais Amm PBNU adalah hak PCNU dan PWNU. “Tapi elit NU tetap bertahan dengan segala cara, baik pantas maupun tidak pantas,” tegasnya. Fairouz meminta elit NU tidak merampas hak warga nahdliyin dalam menentukan sendiri Rais Amm PBNU.
Pemaksaan itu, menurut Fairouz, karena elit NU menyadari bahwa bila pemilihan Rais Amm diserahkan kepada PCNU/PWNU, mereka tidak akan dipilih. “Makanya pilihan langsung bagi mereka sangat menakutkan dan harus dihindari,” tandas mantan ketua umum PMII Jatim ini.
Beberapa hari lalu, Ketua Panitia Pengarah Muktamar Ke-33 NU, H Slamet Effendi Yusuf mempersoalkan validitas argumentasi penolakan atas konsep berikut mekanisme AHWA. Slamet menganggap penolakan AHWA oleh sejumlah cabang itu lebih didasarkan pertimbangan politis.
“Kita harus memerhatikan apa dasar setuju atau menolak penerapan Ahlul Halli ini. Apakah lebih bersifat politis atau memiliki dasar keilmuan yang memadai,” ujar Slamet.
“Kalau kita perdalam alasan penolakannya, mereka jawab “˜Pokoknya tidak’,” cerita Slamet dalam rapat harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pekan lalu.
Fairouz justru menyarankan, elit NU sebaiknya muhasabah diri mengapa warga nahdliyin melakukan penolakan terhadap sistem AHWA dalam pemilihan Rais Amm PBNU yang hendak mereka paksakan, bukan justru menuduh pengurus tingkat cabang maupun wilayah lebih politis dan tidak punya argumentasi yang kuat.
“Justru kita tahu, beliau (Slamet Effendi Yusuf) itu aktivis Golkar puluhan tahun. Jangan-jangan beliau yang lebih politis dalam memaksakan sistem AHWA ini,” pungkasnya. (ali/ahay)
